Ahli Soroti Bencana di Aceh dan Sumatera: Ini Bukan Alam Marah, Tapi Gagalnya Sistem Kita

Duka masih menyelimuti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pasca bencana beberapa hari lalu, kerusakan yang begitu luas dan banyaknya warga terdampak membuat kita semua berpikir: bagaimana ini bisa terjadi?

Di tengah situasi itu, suara para ahli pun muncul. Salah satunya adalah Prof Dr Mohammad Adib Drs MA, Guru Besar FISIP Universitas Airlangga. Dari kacamata antropologi ekologi, beliau punya pandangan yang cukup tajam.

Menurutnya, apa yang sering kita sebut 'bencana alam' sejatinya lebih tepat disebut bencana antropogenik. Artinya, bencana yang dipicu ulah manusia sendiri. Kita perlu mengubah cara memandang musibah ini. Banjir, tanah longsor, atau kekeringan ekstrem bukanlah bentuk kemarahan alam, melainkan konsekuensi dari cara kita mengelola ruang hidup.

“Hujan adalah siklus alam, tetapi banjir adalah bukti kegagalan sistem sosial dan budaya kita dalam merespons siklus tersebut. Ini menunjukkan bahwa kita telah melampaui daya dukung lingkungan. Alam tidak sedang marah, ia hanya sedang merespons tekanan fisik yang kita berikan padanya,”

Ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima media, Jumat (5/12).

Prof Adib juga menyoroti soal tata kelola ruang yang amburadul. Pembangunan, katanya, kerap hanya memikirkan kepentingan jangka pendek manusia semata. Hak-hak ekologis alam pun terabaikan. Daerah resapan air, bantaran sungai, hutan kota semua ruang untuk bumi bernapas itu pelan-pelan berubah jadi beton dan bangunan.

“Ironisnya, dampak dari kerusakan ini seringkali tidak dirasakan oleh pengambil kebijakan, melainkan oleh masyarakat kecil yang terpinggirkan ke zona-zona rawan bencana. Ini adalah bentuk ketidakadilan ekologis,”

tegasnya.

Persoalannya tak cuma di tata ruang. Ada hal lain yang menurut Prof Adib turut memperparah krisis ini: perubahan nilai budaya. Dulu, masyarakat tradisional memandang alam sebagai mitra hidup. Dari sana lahir kearifan seperti pamali atau hutan larangan yang menjaga keseimbangan. Sekarang? Pola hidup modern yang serba ingin memiliki telah mendegradasi alam menjadi sekadar objek eksploitasi.

“Akar masalah dari semua ini adalah pergeseran ontologis atau cara pandang manusia modern terhadap alam. Budaya konsumeris membuat kita terus mengeruk sumber daya tanpa memberi waktu bagi alam untuk memulihkan diri,”

tuturnya lagi.

Karena itu, mitigasi bencana tak bisa cuma mengandalkan pembangunan fisik seperti tanggul atau normalisasi sungai. Perlu perubahan cara pandang yang lebih mendasar. Ia menekankan perlunya revolusi mental ekologis mengembalikan etika kepedulian dan menghidupkan kembali nilai-nilai lokal dalam kebijakan tata kota modern.

Di sisi lain, peran negara sebagai regulator dinilai sangat krusial. Negara harus mengarahkan pembangunan yang lebih adaptif terhadap lingkungan. Sayangnya, hingga saat ini belum ada peta jalan yang jelas dan berjangka panjang. Alhasil, kebijakan di berbagai sektor seringkali berjalan sendiri-sendiri, sporadis.

“Tanpa arah yang tegas dari pemerintah, upaya menjaga keseimbangan lingkungan hanya akan bergerak di tempat,”

imbuhnya.

Pada akhirnya, Prof Adib menegaskan satu hal: bencana bukanlah takdir yang tak bisa diubah. Ia adalah produk sosial dari cara hidup dan kebijakan kita yang telah melampaui batas. Ajakannya jelas: kita semua harus kembali membangun hubungan yang selaras dengan alam.

“Kita harus bergerak dari relasi eksploitatif menuju relasi adaptif yang menghargai kearifan lokal sebagai pertahanan ekologis terbaik. Ini adalah panggilan dari nilai budaya,”

pungkasnya.