Eks Jubir Presiden: Skandal Ijazah Jokowi Mirip Sengketa Tanah dan Mafia Sertifikat!

MURIANETWORK.COM - Juru bicara mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan juga merupakan ketua Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi ikut mengomentari skandal ijazah Joko Widodo (Jokowi). 

Adhie Massardi awalnya menanggapi mantan Kabareskrim Suso Duadji yang berbicara bahwa mudah untuk membuktikan dugaan ijazah Jokowi asli atau palsu.

“Pembuktian ijazah Jokowi asli atau Palsu ? Sangatlah gampang ; UGM msh ada, dosen ada, teman seangkatan kuliah ada, arsif administrasi ada ; ya simpulkan sendiri," kata Susno Duadji di akun youtubenya. 

Dalam pandanga Adhie Massardi, tak semudah apa yang diungkapkan Susno, skandal ini bukan sekadar soal administrasi pendidikan, tetapi mencerminkan persoalan fundamental dalam tata kelola dokumen resmi di Indonesia.

Dalam sebuah pernyataan tegas, Adhie menyoroti kesenjangan antara ambisi nasional dan realita birokrasi.

Menurutnya, bangsa-bangsa di dunia berlomba meningkatkan kesejahteraan melalui penguasaan teknologi industri. 

Di sisi lain, Indonesia justru masih kesulitan membedakan ijazah asli dan palsu.

Pernyataan ini tidak hanya mengkritik skandal ijazah, tetapi juga menggambarkan masalah sistemik dalam tata kelola dokumen pendidikan.

Adhie menyindir, “Bangsa lain terus berinovasi dengan teknologi canggih untuk memperkuat ekonomi. Sementara kita? Masih berdebat soal ijazah asli atau palsu.” 

Sindiran ini seolah menggambarkan betapa absurdnya perdebatan mengenai ijazah presiden dalam konteks ambisi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Lebih jauh, Adhie juga menyoroti bahwa untuk mencapai kejayaan seperti ‘Indonesia Emas’, tidak bisa hanya dengan klaim tanpa proses nyata. 

Ia menggunakan metafora emas yang harus ditambang dan diproses dengan ilmu pengetahuan, bukan sekadar simsalabim ala pesulap kampung.

“Untuk menjadi emas, harus melalui proses panjang, tidak bisa tiba-tiba jadi emas hanya karena klaim,” ujarnya.

Adhie menekankan bahwa pendidikan sebagai fondasi negara juga memerlukan proses validasi dan transparansi. 

Tanpa ada bukti konkret mengenai tahapan akademik yang ditempuh, skandal ini tidak akan reda begitu saja.