BPK Temukan Kelebihan Pembayaran di BSSN, Tetap Beri Opini WTP

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kelebihan pembayaran dalam sejumlah paket belanja barang dan belanja modal di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada Laporan Keuangan Tahun 2025. Temuan ini terkait dengan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada beberapa paket pekerjaan. BPK pun meminta BSSN segera menyelesaikan kelebihan pembayaran tersebut dan menyetorkannya ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain soal kelebihan pembayaran, BPK juga mengidentifikasi sejumlah area yang perlu diperkuat dalam pengelolaan keuangan BSSN. Di antaranya, penataan dan optimalisasi pemanfaatan aset tetap, serta penyempurnaan pengelolaan aset tidak berwujud. Untuk itu, BPK merekomendasikan BSSN melakukan inventarisasi aset secara menyeluruh dan mengoptimalkan penggunaan perangkat lunak.

Temuan ini disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan BSSN Tahun 2025. LHP tersebut diserahkan langsung oleh Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana kepada Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi.

Meski terdapat sejumlah catatan, BPK tetap memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan BSSN Tahun 2025. Opini ini menunjukkan bahwa laporan keuangan BSSN telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Nyoman mengapresiasi langkah BSSN yang telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebelumnya. Menurut dia, capaian tersebut mencerminkan komitmen BSSN dalam memperkuat tata kelola dan akuntabilitas. "BSSN juga telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK secara tuntas, menjadikan BSSN sebagai contoh lembaga pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab. Selain itu, BSSN turut berkontribusi dalam peningkatan Global Cybersecurity Index (GCI) Indonesia tahun 2025," ujar Nyoman dalam keterangannya, Selasa (11/8).

BSSN juga tercatat sebagai salah satu kementerian/lembaga tercepat dalam menyampaikan laporan keuangan kepada BPK. Nyoman menekankan bahwa capaian positif ini perlu dijadikan fondasi untuk terus meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pengelolaan keuangan negara. "Capaian positif ini hendaknya menjadi fondasi untuk terus meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pengelolaan keuangan negara demi memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan negara," katanya.

Selain itu, BPK mendorong BSSN untuk memperkuat transformasi tata kelola melalui penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta pengembangan Government 5.0. Konsep ini mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI), analisis data, dan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih efektif dan adaptif.

Nyoman menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari proses perbaikan berkelanjutan untuk memperkuat sistem pengendalian intern dan kualitas tata kelola pemerintahan. "Audit tidak hanya menilai kepatuhan masa lalu, tetapi juga mengawal terwujudnya masa depan yang semakin baik. Karena itu, kami berharap seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara konsisten sehingga mampu memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan efektivitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Nyoman.