Kementerian Keuangan menyiapkan sejumlah skenario untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 apabila harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) kembali melonjak hingga menembus level 100 dollar AS per barel. Langkah ini merupakan bagian dari upaya antisipasi terhadap gejolak harga energi yang berpotensi membebani fiskal.
Direktur Penyusunan APBN Kementerian Keuangan, Rofyanto Kurniawan, mengungkapkan bahwa pemerintah belajar dari pengalaman ketika harga minyak sempat melonjak tajam pada 2022 dan sepanjang 2026 akibat memanasnya konflik di Timur Tengah. Berbagai simulasi telah disiapkan agar APBN tetap mampu menjaga stabilitas fiskal meski menghadapi tekanan dari kenaikan harga energi.
“Makanya, kemudian kita perlu mengantisipasi, melakukan efisiensi. Jadi, kita juga mempersiapkan skenario bagaimana kondisi APBN kita kalau ICP-nya ini bergerak rata-rata sepanjang tahun, itu di kisaran 100 dollar AS per barel. Atau mungkin di kondisi yang lebih rendah, di kisaran 90 dollar AS per barel,” kata Rofyanto dalam Konsultasi Publik RUU APBN 2027, Kamis (6/8).
Pada APBN 2026, pemerintah semula menggunakan asumsi ICP sebesar 70 dollar AS per barel. Namun, pecahnya perang di Timur Tengah sempat mendorong harga minyak melampaui 100 dollar AS per barel, sehingga pemerintah harus melakukan berbagai langkah antisipasi. Setelah sempat mereda akibat kesepakatan damai sementara, harga minyak kembali bergejolak ketika konflik memanas lagi.
Menurut Rofyanto, pemerintah memperkirakan rata-rata ICP sepanjang 2026 berada di kisaran 83 dollar AS per barel. Meski demikian, simulasi APBN tetap disiapkan untuk menghadapi kemungkinan harga minyak bergerak ke level yang lebih tinggi.
Ia menegaskan bahwa gejolak harga minyak menjadi faktor yang paling sensitif terhadap kondisi APBN dibandingkan pergerakan nilai tukar rupiah. “Karena kita paham, dampak gejolak harga minyak ke APBN kita itu kan sangat sensitif. Jadi setiap ICP naik 1 dollar AS, itu kan defisitnya akan nambah Rp 6,8 triliun. Namun kalau untuk nilai tukar, itu lebih terkontrol. Jadi kalau rupiah melemah Rp 100, itu kan defisitnya hanya sekitar Rp 0,8 triliun. Jadi memang dampak ICP ini lebih signifikan, lebih berpengaruh ke APBN kita,” ungkap Rofyanto.
Pemerintah bersama DPR telah menyepakati rentang asumsi ICP dalam pembahasan awal APBN 2027 senilai 70 hingga 95 dollar AS per barel. Rentang tersebut dinilai sudah mencerminkan kondisi pasar minyak yang masih penuh ketidakpastian sekaligus menjadi ruang antisipasi apabila harga energi kembali meningkat.
Meski saat ini harga minyak kembali turun ke bawah 80 dollar AS per barel, pemerintah tetap menyiapkan langkah mitigasi apabila situasi global kembali memburuk. “Jadi sebenarnya kita juga sudah mengantisipasi, menyiapkan exercise untuk kondisi yang lebih buruk. Katakanlah sampai ICP mencapai 100 dollar AS per barelnya,” tutur Rofyanto.
Artikel Terkait
Pemerintah Kucurkan Rp70 Triliun ke Perbankan, Minta Bunga Deposito SMV Ditekan
Pemerintah Kantongi Rp40 Triliun dari Penjualan ORI030
ICP Juni 2026 Turun Drastis ke USD83,45, Juli Diproyeksikan USD71
Harga Minyak Mentah Indonesia Turun Drastis Jadi 83,45 Dolar AS per Barel