Pemerintah Libatkan BPKP dan Danantara Cari Solusi Mangkraknya Apartemen LRT City

Pemerintah mulai menggerakkan sejumlah lembaga untuk mencari jalan keluar atas mandeknya proyek apartemen LRT City yang merugikan ribuan konsumen. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan telah bertemu dengan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh serta COO Danantara Dony Oskaria untuk membahas persoalan ini.

Pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari laporan para pembeli yang hingga kini belum menerima unit apartemen, meski sebagian sudah melunasi pembayaran. "Kami sudah meminta masyarakat yang jumlahnya ribuan itu menyusun kronologi, isi perjanjian, serta usulan solusi," kata Maruarar usai rapat di Menara BRI, Jakarta, Senin (27/7).

Sebelumnya, Kementerian PKP juga telah memanggil jajaran direksi baru PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) pada Jumat (24/7) untuk menyusun kronologi dan opsi penyelesaian. Maruarar menambahkan, Dony Oskaria menyatakan siap hadir dalam pertemuan lanjutan. Ia juga telah meminta BPKP melakukan langkah-langkah yang diperlukan serta menyampaikan persoalan ini ke BPK beberapa hari lalu.

Perlindungan konsumen menjadi prioritas pemerintah, terutama bagi pembeli yang sudah lunas. "Tentu perlindungan konsumen harus menjadi perhatian. Apalagi ada yang sudah lunas tetapi sampai sekarang belum menerima unitnya," ujar Maruarar.

Untuk mempercepat penyelesaian, Maruarar meminta seluruh pihak membentuk tim bersama agar memiliki kronologi, dasar aturan, dan langkah penanganan yang sama. Pada audiensi Jumat lalu, ia juga mengusulkan audit investigatif terhadap ADCP ke BPK untuk mengetahui kondisi perusahaan dan penyebab mangkraknya proyek.

Maruarar menegaskan pemerintah tidak ragu membawa persoalan ini ke ranah hukum jika ditemukan unsur pidana. "Kalau ada unsur pidananya, segera laporkan. Saya tidak mau main-main dengan nasib rakyat. Siapa pun yang melanggar aturan harus bertanggung jawab," tegasnya.