Burhanuddin Abdullah: Pertumbuhan 8 Persen Hanya Mimpi Tanpa Reformasi Struktural

Target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen? Mimpi yang mulia, tapi menurut Burhanuddin Abdullah, itu bakal sulit tercapai kalau kita cuma mengandalkan cara-cara lama. Ya, bonus demografi dan stabilitas politik itu penting, tapi itu saja tidak cukup. Perlu ada perubahan struktural yang benar-benar mendasar.

Pandangan ini ia sampaikan di Prasasti Economic Forum 2026 di Jakarta, Kamis lalu. Forum yang mengusung tema "Navigating Indonesia’s Next Chapter" itu dihadiri oleh sederet nama besar, mulai dari menteri hingga para pelaku bisnis ternama.

Di hadapan ratusan peserta, Burhanuddin yang merupakan Board of Advisors Prasasti, membeberkan analisisnya. Selama lebih dari sepuluh tahun, pertumbuhan kita mandek di angka sekitar 5 persen. Angka itu, meski menunjukkan ketahanan, juga sekaligus jadi penanda bahwa ada dinding tak kasat mata yang menghalangi kita untuk melesat lebih cepat.

“Perekonomian kita mencapai keseimbangan, tetapi dengan akselerasi dan keberanian mengambil risiko yang rendah,” ujarnya.

Menurutnya, kita ini jago sekali bertahan. Tapi, kurang terlatih untuk melompat. Gejalanya disebut inersia kecenderungan untuk tetap di kondisi yang sama. Stabilitas yang kita jaga ketat itu malah bikin semua pihak nyaman, enggan mengambil langkah berisiko. Akibatnya, kreativitas dan inovasi mandek.

Masalahnya berlapis. Struktur pertumbuhan kita masih bergantung pada penambahan tenaga kerja dan modal, bukan pada peningkatan produktivitas. Pola seperti ini memang bisa menjaga keadaan tetap stabil, tapi mustahil mendorong lompatan besar.

Belum lagi soal birokrasi. Fragmentasi kelembagaan dan mahalnya biaya koordinasi antar-instansi membuat kebijakan pemerintah lambat sampai ke lapangan. Implementasinya pun sering tak merata.

“Biaya kepatuhan bagi dunia usaha menjadi tinggi,” jelas Burhanuddin.

Alhasil, di tengah ketidakpastian global, pelaku usaha lebih memilih bermain aman. Mereka mempertahankan model bisnis yang ada daripada melakukan transformasi yang berisiko.

Lalu, bagaimana caranya keluar dari jebakan ini? Burhanuddin menegaskan, kuncinya ada pada reformasi struktural yang digerakkan oleh sebuah ‘gaya luar’ yang kuat. Tanpa dorongan itu, kita akan terus terjebak dalam pola lama.

Pertama dan utama, penegakan hukum harus jadi fondasi. Pemberantasan korupsi dan penindakan tegas terhadap penyalahgunaan wewenang mutlak diperlukan untuk menciptakan efisiensi.

Selain itu, institusi pasar perlu diperkuat. Kebijakan harus diarahkan ulang untuk mendongkrak produktivitas, misalnya lewat peningkatan keterampilan buruh, adopsi teknologi, dan perbaikan kapasitas manajerial.

“Kepercayaan terhadap institusi adalah modal utama,” katanya menekankan.

Tanpa kredibilitas kelembagaan, sulit mengharapkan gelombang investasi dan inovasi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tinggi.

Sebenarnya, agenda reformasi ini sudah ada di dalam rancangan kebijakan pemerintah. Tantangannya sekarang adalah eksekusi. Butuh konsistensi, fokus, dan implementasi yang kredibel. Stabilitas yang sudah susah payah dibangun harus jadi landasan pacu, bukan justru jadi pagar pembatas yang membuat kita tidak bisa berlari kencang.