Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya menyepakati kerja sama pembangunan gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau yang lebih dikenal sebagai Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Penandatanganan kontrak dilaksanakan pada Jumat (21/11) di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan.
Bisma Staniarto, sang Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, menjelaskan bahwa kontrak ini mencakup dua hal utama: paket fisik konstruksi dan paket konsultan supervisi. Nilainya? Tidak main-main, mencapai sekitar Rp 1,23 triliun.
“Sebaran lokasi yang tidak berada di setiap provinsi, maka jumlah paket kontrak pekerjaan ini dibagi dalam tiga wilayah yaitu Paket Fisik dan Paket Supervisi Pembangunan Gedung SPPG 1, 2, dan 3,” kata Bisma dalam acara tersebut.
Rinciannya, Paket SPPG 1 akan membangun 78 lokasi di sejumlah wilayah Sumatera. Pengerjaannya dipercayakan kepada PT Hutama Karya dengan nilai Rp 639,23 miliar, sementara pengawasannya ditangani PT Tata Karya senilai Rp 7,31 miliar.
Sementara itu, untuk Paket SPPG 2, cakupannya meliputi 74 lokasi di Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, serta beberapa daerah di Kalimantan. PT Adhi Karya mendapat tugas pelaksanaan dengan anggaran Rp 581,23 miliar, dan PT Ciriajasa Cipta Mandiri sebagai konsultan supervisi seharga Rp 6,31 miliar.
Lalu, bagaimana dengan paket ketiga? Paket SPPG 3 yang mencakup 70 lokasi rencananya baru akan diteken pada Senin, 24 November 2025.
Menariknya, desain gedung-gedung ini sudah punya acuan baku. Mereka mengacu pada Keputusan Menteri PU Nomor 628/KPTS/M/2025 tentang desain purwarupa bangunan SPPG. Konsepnya jelas: higienis dan aman. Mulai dari dapur yang bersih, material dinding anti bakteri dan jamur, plafon serta lapisan dinding tahan api di area memasak, lantai berlapis epoxy, sistem tata udara, filter air bersih, pengolahan air limbah, sampai perlengkapan pemadam kebakaran.
“(Gedung SPPG) ini menggunakan konstruksi modular sehingga diharapkan pembangunan dapat lebih cepat,” ujar Bisma.
Namun begitu, ternyata tidak semua lokasi yang direncanakan siap digarap tahun ini. Setelah diverifikasi lebih lanjut, dari total 264 lokasi SPPG yang semula ditetapkan, beberapa ternyata masih terkendala persoalan seperti status lahan yang belum jelas. Alhasil, hanya 222 titik di 29 provinsi yang benar-benar siap dibangun pada 2025.
Di akhir paparannya, Bisma juga menyampaikan pesan khusus. “Mohon izin kami menyampaikan pesan kepada BPK dan para penyedia jasa konstruksi yang melakukan kontrak agar melakukan rencana mitigasi dan antisipasi yang cermati dari segala risiko yang berakibat pada keselamatan dan kualitas kerja,” tuturnya.
Sebelumnya, kolaborasi ini sudah dimulai dengan ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh BGN, Kementerian PU, dan Kementerian Dalam Negeri. Target besarnya adalah membangun SPPG di 806 titik yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.
Pekerjaan besar ini pun dibagi. BGN akan membangun 264 SPPG, sementara Kementerian PU menangani porsi yang lebih besar, yaitu 542 SPPG.
“Alhamdulillah saya mendapatkan komitmen dari Kementerian PU bahwa di PU juga ada dana yang bisa digunakan yang bisa mempercepat itu sehingga nanti untuk daerah-daerah terpencil saya kira dana APBN akan ada,” kata Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam kesempatan terpisah.
Soal anggaran, Dadan memang tidak merinci angka pastinya. Tapi, ia memberikan perkiraan kasar. Biaya pembangunan per unitnya kira-kira berkisar antara Rp 2 hingga 3 miliar. Angka yang cukup signifikan untuk mewujudkan akses gizi yang lebih baik.
