DPR RI menggelar rapat paripurna ke-26 masa persidangan V tahun sidang 2025-2026 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026). Rapat yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani ini dihadiri 291 anggota dari seluruh fraksi.
"Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan Rapat Paripurna DPR hari ini telah ditandatangani oleh 291 orang anggota dari semua fraksi, sehingga kuorum telah tercapai," kata Puan saat membuka sidang.
"Dengan demikian kuorum telah tercapai dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-26 masa persidangan V tahun sidang 2025-2026, hari Selasa tanggal 21 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," sambungnya.
Sejumlah agenda penting dibahas dalam rapat ini. Agenda utama adalah pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PPFI). Selain itu, DPR juga akan memutuskan pengesahan nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam bidang kerja sama pertahanan, serta persetujuan kerja sama pertahanan dengan Turki.
Rapat juga akan mendengarkan laporan Komisi I DPR RI atas hasil uji kelayakan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2026-2029, yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Komisi I juga akan melaporkan hasil pembahasan penerimaan hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) dari luar negeri.
Agenda lainnya adalah pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Satu Data Indonesia usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI, yang akan diputuskan menjadi RUU usul DPR. Fraksi-fraksi juga akan menyampaikan pendapat terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, usul inisiatif Komisi V DPR RI.
Rapat paripurna ini sekaligus menjadi penutup masa persidangan V tahun sidang 2025-2026. Puan Maharani dijadwalkan menyampaikan pidato penutup pada akhir sidang.
Artikel Terkait
Puan Maharani Hormati Proses Hukum Kejagung soal Kasus Eks Jampidsus Febrie
DPR Minta Pelibatan TNI-Polri Awasi Pajak Tak Bikin Masyarakat Tak Percaya
Puan Minta Pemerintah Evaluasi SDN Sepi Peminat
DPR Minta Kasus Dugaan Korupsi Febrie Adriansyah Diusut Transparan