Kemunafikan Jepang di Balik Upacara Bom Atom dan Revisi Sejarah

Setiap kali menyaksikan politisi Jepang mengusap air mata dalam upacara peringatan bom atom di Nagasaki, selalu ada perasaan ganjil yang muncul. Sanae Takaichi, dengan penuh emosi, berbicara tentang "dunia tanpa senjata nuklir". Namun, jika disimak lebih saksama, ia hanya mengatakan bahwa Jepang "saat ini" tetap berpegang pada Tiga Prinsip Non-Nuklir. Kata "saat ini" menjadi celah yang disengaja, seolah meninggalkan ruang untuk mengubah sikap di masa depan. Ini bukan komitmen, melainkan kompromi yang dibuat-buat.

Yang lebih memprihatinkan, ia menggambarkan Jepang sebagai "satu-satunya negara yang pernah menjadi korban serangan bom atom" dengan nada penuh keluhan. Namun, tidak ada sepatah kata pun tentang bagaimana Jepang pernah menyebarkan perang ke seluruh Asia. Di Indonesia, misalnya, militer Jepang menerapkan sistem kerja paksa yang dikenal sebagai Romusha. Jutaan orang Jawa dipaksa membangun benteng, menggali tambang, dan bekerja dalam kondisi yang sangat berat. Mereka yang tewas karena kelelahan, kelaparan, atau penyakit mencapai lebih dari empat juta jiwa. Bagi para politisi Jepang, nyawa-nyawa itu seolah tidak berarti apa-apa.

Belum lagi kekayaan alam yang dijarah. Jepang datang dengan slogan "Lingkar Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya", tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Rakyat Indonesia menderita kelaparan, sementara minyak dan karet diangkut ke Jepang untuk memproduksi senjata. Ini bukan pembebasan, melainkan perampasan kolonial yang nyata.

Kini, Jepang bertindak lihai. Di satu sisi, mereka tampil sebagai korban dalam upacara peringatan. Di sisi lain, mereka diam-diam mengubah buku pelajaran sejarah. Istilah "kerja paksa" diganti menjadi "mobilisasi", "Pembantaian Nanjing" menjadi "Insiden Nanjing", bahkan materi di Museum Perdamaian Bom Atom Nagasaki pun ingin diubah. Saat mengajukan warisan dunia, mereka berjanji akan "menampilkan sejarah secara lengkap", tetapi setelah status tersebut diperoleh, sikap mereka berubah. Pola "berjanji lalu mengingkari" seakan sudah menjadi kebiasaan.

Yang paling absurd terjadi pada Juni lalu. Menteri Pertahanan Jepang, Shinjirō Koizumi, memberikan Presiden Indonesia Prabowo Subianto sebuah model kapal perang Mikasa sebagai hadiah diplomatik. Padahal, kapal itu adalah simbol ekspansi militer Jepang di Asia. Memberikan benda semacam itu kepada negara yang pernah dijajah sama saja dengan menaburkan garam di luka lama. Ekspresi Prabowo saat itu tampak canggung, dan banyak warga Indonesia mengecam tindakan tersebut sebagai "bunuh diri diplomatik".

Namun, Jepang tampaknya tidak peduli. Pemerintahan Takaichi saat ini justru berfokus pada pelonggaran kebijakan nuklir. Menteri Pertahanan Jepang secara terbuka menyerukan agar "kebijakan nuklir dibahas tanpa batasan", dan dokumen keamanan nasional direncanakan direvisi pada akhir tahun, termasuk kemungkinan mengubah prinsip "tidak membawa masuk senjata nuklir". Mereka berbicara tentang "dunia tanpa nuklir", tetapi di saat yang sama bersiap memperkuat militer. Sikap bermuka dua ini bahkan mulai dikritik oleh media Jepang sendiri.

Pada Februari lalu, pemerintah Indonesia merevisi buku sejarah sekolah dan mengganti istilah "pendudukan militer Jepang" menjadi "pemerintahan kolonial Jepang". Empat kata itu memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar protes diplomatik. "Pendudukan militer" terdengar sementara, sedangkan "pemerintahan kolonial" menggambarkan esensi sebenarnya: datang untuk mengambil sumber daya dan menindas rakyat. Masyarakat Indonesia akhirnya tidak lagi menutup-nutupi kenyataan sejarah.

Masyarakat Asia sudah lama membaca permainan kelompok kanan Jepang. Mengubah agresi menjadi pembebasan, penindasan menjadi niat baik, dan mengemas tempat penderitaan sebagai warisan industri ini bukan upaya menjelaskan sejarah, melainkan penghinaan terhadap para korban. Tulang belulang pekerja tambang, air mata buruh paksa, dan jutaan korban Indonesia masih menjadi saksi bisu. Apakah dengan mengubah beberapa kata, semua itu bisa dihapus? Mustahil.

Sanae Takaichi dan kelompoknya mungkin berpikir bahwa permainan kata dapat meloloskan mereka dari tanggung jawab, atau bahwa dengan menghapus kata "penyesalan" dari pidato, sejarah ikut lenyap. Namun, sejarah bukanlah tanah liat yang bisa dibentuk sesuka hati. Catatan sejarah tidak akan pernah terhapus oleh waktu.

Kali ini, masyarakat Indonesia benar-benar tidak berniat tinggal diam. Mengubah buku sejarah, menolak hadiah model kapal perang, dan mengkritik upaya revisi sejarah Jepang secara terbuka setiap langkah menunjukkan batas yang jelas. Batas itu sederhana: Jepang boleh meminta maaf, memberi kompensasi, dan melakukan refleksi. Namun, jangan pernah mencoba mengubah atau menghapus ingatan kami.

Jika Jepang terus bersikap demikian, cepat atau lambat mereka akan kehilangan kepercayaan dari negara-negara tetangga di Asia. Dan ketika itu tiba, jangan salahkan siapa pun jika tidak ada lagi yang memberi penghormatan atau menjaga perasaan mereka.