Penulis Tere Liye mengingatkan publik agar tidak keliru menilai asal-usul berbagai program pemerintah yang kini dinikmati masyarakat. Menurutnya, banyak kebijakan fundamental yang sudah ada jauh sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2024).
Dalam pernyataannya, Tere Liye menegaskan bahwa program-program seperti bantuan langsung tunai (BLT), tunjangan kinerja (tukin), dan BPJS Kesehatan bukanlah inisiatif yang dimulai pada era Jokowi. Ia mengajak masyarakat untuk melihat tabel data yang ia sajikan sebagai bukti.
"Lihat tabel? Sudah? Maka semua program-program/kebijakan-kebijakan, hal-hal mendasar yang hari ini dinikmati oleh banyak rakyat Indonesia, TIDAK dimulai tahun 2014-2024. Semua hal-hal itu terjadi sebelum era Jokowi (2014-2024). Itulah faktanya," tulisnya.
Tere Liye kemudian mempertanyakan apa sebenarnya yang dimulai pada periode 2014-2024 yang benar-benar dirasakan dan dipakai orang banyak. Ia menyebut salah satu contohnya adalah QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), namun ia menekankan bahwa sistem pembayaran digital itu merupakan hasil kerja Bank Indonesia (BI), bukan presiden atau menteri.
"QRIS bisa masuk, tapi dengan catatan itu kerjaannya BI. Bukan pekerjaan presiden/menteri. Karena BI itu independen, maka semua yang ngerjain QRIS adalah BI," jelasnya.
Penulis novel bestseller itu juga meminta warganet tidak berlebihan dalam mengaitkan berbagai program dengan sosok tertentu. Ia mencontohkan komentar-komentar seperti "saya dapat tukin karena dimulai perjuangan si A" atau "saya dapat BLT hari ini karena dimulai si A" yang dianggapnya kurang tepat.
"Kalian tidak perlu baperan lantas komen kemana-mana. Karena nggak asyik juga nemu netizen yang ngotot sekali," ujarnya.
Pernyataan Tere Liye ini disampaikan melalui akun media sosialnya, dan menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet.
Artikel Terkait
Anies Baswedan: Tak Menyesal Bantu Jokowi, tapi Sorot Perubahan Arah Kebijakan
Arya Widakarna Serahkan Tongkat Ganesha Bali ke Jokowi sebagai Simbol Estafet ke Gibran
Enam Anggota DPD RI Temui Jokowi di Solo, Bahas Desentralisasi Pembangunan
Hakim Tolak Praperadilan Dokter Tifa, Sidang Ijazah Jokowi Lanjut