Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara resmi mengumumkan apa yang ia sebut sebagai "operasi ekonomi paling melumpuhkan yang pernah ada" terhadap Iran, setelah negosiasi antara kedua negara gagal mencapai kesepakatan. Pengumuman tersebut disampaikan melalui platform Truth Social pada Rabu (19/8/2026), menandai eskalasi signifikan dalam kebijakan luar negeri AS terhadap Teheran.
Langkah ini, yang dijuluki "Economic D-Day", merupakan kelanjutan dari kampanye tekanan bersandi Operation Economic Fury yang telah berjalan sejak April. Trump menegaskan bahwa AS akan melancarkan perang ekonomi dan isolasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan target utama memutus seluruh aliran dana yang mendukung Iran.
Dalam pernyataannya, Trump menyatakan bahwa tidak ada pihak yang memberikan kesempatan lebih besar kepada Republik Islam Iran untuk mencapai kesepakatan selain dirinya. "SANGAT DISAYANGKAN bagi mereka, mereka gagal memanfaatkannya. Oleh karena itu, hari ini, saya mengumumkan OPERASI EKONOMI PALING MENGHANCURKAN YANG PERNAH DILAKUKAN TERHADAP NEGARA MANA PUN!" ujarnya.
Trump juga mengklaim bahwa kemampuan militer Iran telah hancur akibat konflik, termasuk angkatan laut, angkatan udara, dan pabrik-pabrik militer. Ia menyebut mata uang rial kini tak bernilai dan negara tersebut berada di ujung tanduk. "Angkatan laut mereka telah lenyap, angkatan udara mereka hancur, pabrik-pabrik militer mereka kini tinggal puing, mata uang mereka tak bernilai, dan negara mereka berada di ujung tanduk," tegasnya.
Kebijakan baru ini mencakup sanksi sekunder global yang berat terhadap negara mana pun yang memberikan bantuan ekonomi kepada Iran, baik melalui institusi keuangan, bisnis, bandara, atau entitas pemerintah. Target blokade meliputi penyelundupan minyak, jalur pertukaran mata uang, transfer tunai, agen penukaran uang, pendaftaran kapal, dan perusahaan cangkang. Trump mengancam akan menjatuhkan konsekuensi ekonomi yang sangat berat bagi pihak-pihak yang melanggar.
Meski demikian, Trump menyatakan bahwa peluang dialog masih terbuka. AS tetap bersedia membuka kembali negosiasi dengan Iran di masa mendatang, dengan fokus utama mencegah Iran memiliki senjata nuklir. "IRAN TIDAK AKAN PERNAH MEMILIKI SENJATA NUKLIR," tulisnya dalam pernyataan tersebut.
Langkah agresif ini diambil setelah gencatan senjata yang sempat disepakati sebelumnya runtuh pada Juli, memicu rentetan konflik bersenjata tak langsung di kawasan Selat Hormuz dan pangkalan militer Timur Tengah. Kebijakan terbaru ini langsung berdampak pada stabilitas kawasan; Uni Emirat Arab (UEB) dilaporkan memutus hubungan dagang dan finansial dengan Iran demi menghindari sanksi AS.
Tanggapan Iran
Pemerintah dan militer Iran merespons pengumuman Trump dengan sikap menolak tunduk, menuduh balik AS, serta meningkatkan kesiapan militer di wilayah Teluk. Ketua Parlemen Iran sekaligus kepala negosiator, Mohammad Bagher Ghalibaf, menuduh AS sengaja menekan Iran demi mendapatkan konsesi yang tidak pernah ada dalam perjanjian awal. Ia menegaskan bahwa AS hanya sedang mencari "jalan keluar yang terhormat" dari Timur Tengah.
Artikel Terkait
Trump Umumkan Rencana Bertemu Kim Jong Un Akhir Tahun Ini
Trump Umumkan Rencana Bertemu Kim Jong-un, Picu Kekhawatiran Sekutu AS
Latihan Militer AS-Korsel Dipangkas atas Perintah Trump
Harga Minyak Naik ke Level Tertinggi Tiga Pekan di Tengah Ketegangan AS-Iran