HNW: Penolakan Israel terhadap Negara Palestina Bukti Sikap Anti-Perpaduan

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai penolakan Israel terhadap berdirinya negara Palestina yang merdeka kembali memperlihatkan wajah asli pemerintah Israel yang anti-perdamaian. Sikap itu, menurut dia, sekaligus menggagalkan berbagai upaya perdamaian yang selama ini didorong masyarakat internasional.

Hidayat merujuk pada pernyataan Perdana Menteri Israel pada 10 Agustus lalu yang menolak berdirinya Palestina sebagai negara merdeka, sekaligus menolak 15 poin proposal perdamaian yang tertuang dalam Board of Peace (BoP). Menurut dia, sikap tersebut menunjukkan Israel terus bermanuver untuk menggagalkan upaya perdamaian di kawasan.

“Sikap arogan dan penolakan Israel itu selain membuka kembali kedoknya, sejatinya juga justru menampar wajah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang merupakan inisiator dan pemimpin dari BoP,” ujar Hidayat melalui siaran pers di Jakarta, Senin (17/8/2026).

Karena itu, Hidayat mendesak delapan Menteri Luar Negeri negara-negara pendukung BoP Turki, Mesir, Arab Saudi, Pakistan, Indonesia, Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), dan Yordania tidak berhenti pada pernyataan bersama. Kedelapan negara tersebut sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan bersama pada 16 Agustus yang secara tegas menolak sikap Israel yang menolak berdirinya negara Palestina dan tidak memenuhi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati.

Hidayat meminta pernyataan tersebut segera diikuti langkah yang lebih efektif agar tujuan perdamaian kawasan dapat benar-benar diwujudkan, termasuk terwujudnya Palestina sebagai negara merdeka melalui skema solusi dua negara dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.

“Negara-negara anggota BoP ini juga perlu serta mendesak agar Donald Trump dan dunia internasional melakukan tekanan yang lebih efektif dan lebih kuat, dan bila perlu disertai dengan ancaman sanksi yang tegas,” tegasnya.

Menurut Hidayat, tekanan tersebut diperlukan agar Israel benar-benar melaksanakan kesepakatan damai, membuka akses bantuan kemanusiaan, serta memungkinkan pembangunan kembali Gaza.

Hidayat menilai penolakan Israel terhadap rencana perdamaian BoP menjadi persoalan serius bagi Amerika Serikat. Pasalnya, Donald Trump disebut sebagai inisiator sekaligus pemimpin BoP. Karena itu, Hidayat menilai Trump semestinya mengambil langkah lebih tegas terhadap pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

“Sudah sewajarnya bila tekanan terhadap Israel, terutama atas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, harus semakin efektif dilakukan sendiri oleh Donald Trump,” ujarnya.

Hidayat juga mengapresiasi sikap Kementerian Luar Negeri RI yang melalui juru bicaranya telah menyampaikan penyesalan dan penolakan terhadap sikap Israel yang dinilainya anti-perdamaian. Menurutnya, sikap tersebut perlu diperkuat dengan peran diplomasi Indonesia yang lebih maksimal, terutama dalam mengorkestrasi tekanan internasional terhadap Israel.

“Apalagi dengan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, saatnyalah Pemerintah Indonesia untuk membuktikan komitmennya untuk kemerdekaan Palestina serta janjinya kepada para pimpinan ormas Islam,” kata Hidayat.

Ia juga menilai momentum tersebut penting untuk menjawab kritik berbagai pihak di dalam negeri, terutama para aktivis pro-Palestina, terkait keputusan Indonesia bergabung sebagai anggota BoP.

“Pemerintah tentunya tidak tinggal diam ketika rencana perdamaian yang telah digagas oleh BoP akhirnya malah ditolak mentah-mentah oleh Israel,” tegasnya.

Hidayat menilai kelompok perlawanan di Palestina justru cenderung responsif dan menerima proposal perdamaian tersebut. Karena itu, menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada pihak Palestina, melainkan pada sikap Israel.

“Jadi, inti persoalannya adalah sikap Israel yang memang anti segala bentuk perdamaian, dan berusaha untuk terus menguasai dan menjajah Jalur Gaza dan bahkan memperluas wilayah jajahannya ke kawasan Palestina di luar Gaza seperti Tepi Barat dan Yerusalem,” ujarnya.

Jika kondisi tersebut dibiarkan, Hidayat menilai bukan hanya penjajahan yang akan terus berlangsung, tetapi juga cita-cita berdirinya negara Palestina merdeka akan semakin terancam. Padahal, menurut Hidayat, Palestina hingga saat ini telah diakui oleh 157 negara anggota PBB.

Karena itu, ia berharap Pemerintah Indonesia, khususnya melalui Kementerian Luar Negeri, memanfaatkan momentum peringatan kemerdekaan Indonesia untuk memperkuat diplomasi bagi kemerdekaan Palestina.

“Dalam suasana memperingati kemerdekaan Indonesia, agar dalam rangka membayar utang kepada Palestina berupa kemerdekaan Palestina, agar menjadi momentum untuk melakukan komunikasi yang lebih efektif dengan negara-negara pendukung BoP dan khususnya dengan Amerika Serikat,” katanya.

Hidayat secara khusus meminta Presiden Donald Trump diingatkan bahwa upaya perdamaian yang digagasnya justru menghadapi penolakan dari Netanyahu.

“Presiden Donald Trump perlu diingatkan bahwa ‘usahanya’ untuk menciptakan perdamaian itu justru dihalangi dan ditolak oleh PM Netanyahu yang konon dikenal dekat dan mendengarkan Donald Trump,” tukasnya.

Menurut Hidayat, hal tersebut menjadi semakin penting karena Trump disebut sebagai tokoh yang menginisiasi pembentukan BoP, yang kemudian disetujui menjadi Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB. Jika Israel tetap menolak atau tidak mematuhi rencana perdamaian yang disampaikan BoP sesuai mandat Dewan Keamanan PBB, Hidayat menilai persoalan tersebut semestinya dikembalikan kepada DK PBB.

“Sudah sewajarnya bila hal ini dikembalikan kembali ke DK PBB, agar Israel bisa dikenakan sanksi yang tegas dan keras,” ujarnya.

Lebih jauh, Hidayat meminta Amerika Serikat tidak lagi menggunakan hak vetonya untuk melindungi Israel apabila sikap Israel memang bertentangan dengan kebijakan Amerika Serikat sendiri.

“Karena sikap Israel yang kali ini tidak sejalan dengan kebijakan Amerika Serikat, maka kali ini juga Amerika Serikat mestinya tidak lagi mempergunakan hak vetonya untuk membela Israel,” tegasnya.

Hidayat berharap tekanan internasional tersebut pada akhirnya mampu menghadirkan perdamaian sebagaimana yang diharapkan Presiden Trump, masyarakat Gaza, dan delapan negara pendukung BoP. Tujuannya, kata Hidayat, jelas: bantuan kemanusiaan dapat masuk ke Gaza, serangan militer dihentikan, Gaza dibangun kembali, dan negara Palestina yang merdeka dapat berdiri.