Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, Senin (17/8/2026). Instrumen pembayaran domestik ini dirancang untuk memperkuat ekosistem ekonomi digital nasional, dengan fokus pada efisiensi transaksi, perluasan inklusivitas, dan penguatan daya saing pelaku usaha.
Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur BI, Destry Damayanti, menegaskan bahwa setiap inovasi dalam industri sistem pembayaran harus bermuara pada penguatan ketahanan ekonomi dan memberikan manfaat riil bagi masyarakat luas.
“Kebijakan ini dibangun atas prinsip keseimbangan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, membuka ruang tumbuh bagi merchant, serta menciptakan peluang baru bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, dengan tetap menjaga keberlanjutan industri,” ujar Destry dalam keterangannya.
KKI hadir sebagai fasilitas pembayaran dengan skema pemrosesan domestik dan fitur penundaan pembayaran (deferred payment). Sumber dana KKI terintegrasi langsung untuk transaksi berbasis QRIS, baik melalui metode pindaian (scan) maupun fitur Tap.
Per 17 Agustus 2026, delapan Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) siap menerbitkan KKI: Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, CIMB Niaga, Bank Permata, Bank Mega, serta BSI untuk skema pembiayaan syariah.
Pada kesempatan yang sama, BI mengumumkan perluasan insentif tarif Merchant Discount Rate (MDR) QRIS sebesar 0 persen yang berlaku efektif 1 Oktober 2026. Skema MDR 0 persen tetap dipertahankan bagi merchant Usaha Mikro (UMI) untuk transaksi hingga Rp500.000. Pembebasan tarif ini juga diperluas untuk merchant kategori kecil, menengah, hingga besar pada transaksi bernilai sampai Rp100.000, yang sebelumnya dikenakan potongan 0,7 persen.
Langkah ini sejalan dengan pesatnya adopsi digitalisasi pembayaran masyarakat. Hingga Juni 2026, pengguna QRIS di Indonesia mencapai 65,77 juta, dengan tambahan 6,23 juta pengguna baru sepanjang Januari-Juni 2026. Basis merchant QRIS kini menjangkau 44,86 juta pelaku usaha, dengan 96,68 persen di antaranya berasal dari sektor UMKM.
Sepanjang semester I-2026, QRIS mencatat volume 12,55 miliar transaksi dengan total nilai Rp1,12 kuadriliun, atau melonjak 93,92 persen secara tahunan (year-on-year).
Sinergi BI dengan para pemangku kepentingan dalam penerbitan KKI dan perluasan insentif MDR 0 persen ini menjadi eksekusi strategis untuk mendukung Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 serta program Asta Cita Pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.
Artikel Terkait
Tere Liye: Program yang Dinikmati Rakyat Bukan Dimulai Era Jokowi
BI Pertahankan Suku Bunga 5,75%, Bandara Kertajati Disiapkan Jadi Pangkalan Militer
BI Proyeksi Ekonomi 2026 Tumbuh 4,9-5,7 Persen
BI Gelontorkan Insentif Likuiditas Rp 446,5 Triliun ke Perbankan