Polri mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai dan menyebarkan informasi mengenai korban serta kerusakan akibat gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT). Imbauan ini disampaikan karena proses pendataan di sejumlah wilayah Flores masih terkendala komunikasi, sehingga kebenaran informasi yang beredar belum dapat dipastikan.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan, data korban dan kerusakan masih terus bergerak seiring pendataan di lapangan. Oleh karena itu, informasi yang belum melalui verifikasi dan validasi sebaiknya tidak disebarluaskan.
"Saat ini proses pendataan korban dan kerusakan masih terus dilakukan. Namun, terdapat beberapa kendala komunikasi di sejumlah wilayah di daratan Flores, sehingga data yang diterima masih terus dilakukan verifikasi dan validasi," kata Isir saat dikonfirmasi wartawan di Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (15/8).
"Berkenaan dengan ini, kami mengimbau kepada masyarakat dan rekan-rekan media agar menggunakan data yang nanti telah terverifikasi dan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya," tambahnya.
Isir menegaskan bahwa informasi mengenai jumlah korban belum dapat dianggap sebagai data final. Polri masih melakukan pengecekan bersama jajaran di daerah sebelum informasi tersebut disampaikan kepada publik.
"Data masih bersifat dinamis ya. Nanti kalau dia sudah terverifikasi dan tervalidasi akan kemudian disampaikan melalui Media Center terpadu dalam penanganan bencana ini dari pusat krisis bencana," kata Isir.
Dia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang beredar mengenai kondisi pascagempa, terutama yang sumbernya tidak jelas. "Jangan mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, khususnya mengenai jumlah korban, kerusakan, atau isu tsunami atau gempa susulan," tegasnya.
Untuk memastikan perkembangan situasi, Mabes Polri terus berkoordinasi dengan Polda NTT dan jajaran kepolisian di wilayah terdampak. Pembaruan yang dikumpulkan mencakup jumlah korban, kondisi kerusakan, hingga kebutuhan mendesak masyarakat.
Jajaran kepolisian juga telah mendirikan posko bantuan di lokasi yang aman. Posko tersebut disiapkan untuk mendukung evakuasi, pelayanan masyarakat, pengungsian, hingga penyaluran bantuan. Dukungan tambahan juga disiapkan dari Polda Nusa Tenggara Barat, Polda Bali, dan Polda Jawa Timur apabila sewaktu-waktu diperlukan.
Mabes Polri turut menyiapkan posko tingkat pusat untuk memantau perkembangan kondisi bencana sekaligus memastikan bantuan dari pusat dapat disesuaikan dengan kebutuhan aktual di lapangan. Polri menegaskan pengerahan kekuatan akan dilakukan secara bertahap berdasarkan perkembangan situasi. Fokus utama penanganan saat ini adalah keselamatan warga, evakuasi, pencarian dan pertolongan, pelayanan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak.
Artikel Terkait
Gempa NTT: 53 Tewas, Pemerintah Kerahkan Bantuan dan Personel
86 Persen BTS Terdampak Gempa NTT Pulih, Komdigi Pastikan Pemulihan Terus Berlanjut
Pemprov DKI Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Gempa NTT, Posko di Halim Diaktifkan
BNPB Fokus Penuhi Kebutuhan Dasar Warga Terdampak Gempa NTT pada Tujuh Hari Pertama