Ekonom Soroti Lonjakan Utang Era Jokowi 256 Persen, Pertanyakan Manfaat bagi Rakyat

Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menyoroti lonjakan utang negara selama pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mencapai 256 persen. Menurutnya, kenaikan tersebut merupakan yang terbesar dibandingkan era presiden sebelumnya, namun manfaatnya bagi masyarakat belum terlihat jelas.

Dalam Forum Keadilan pada 15 Juni 2026, Defiyan mengungkapkan utang negara meningkat dari sekitar Rp2,6 triliun menjadi Rp9,3 triliun. "Utang naik dari Rp2,6 triliun jadi Rp9,3 triliun era Jokowi, naik 256 persen," katanya.

Defiyan juga menyoroti pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol. Menurut dia, sebagian besar jalan tol yang dibangun pada era Jokowi dikerjakan dan dioperasikan pihak swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), sehingga tidak seluruhnya dibiayai langsung dari utang negara. "Jalan tol yang dibangun sebagian besar dikerjakan dan dioperasikan swasta lewat skema KPBU, bukan langsung dari utang negara," ujarnya.

Ia juga mempermasalahkan besarnya porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terserap untuk belanja pegawai. "Porsi APBN 80 persen sudah kepakai buat belanja pegawai. Jadi sisa buat infrastruktur cuma sekitar Rp240 triliun," katanya. Padahal, pada periode awal pemerintahan Jokowi, pembangunan infrastruktur disebutnya mencapai lebih dari Rp400 triliun.

Di sisi lain, Defiyan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia selama era Jokowi rata-rata hanya sekitar 5 persen. Menurutnya, angka tersebut tidak sebanding dengan besarnya tambahan utang negara. "Pertumbuhan ekonomi cuma rata-rata 5 persen, padahal utangnya paling gede," ujarnya. Ia membandingkan dengan era Presiden Soeharto, di mana meski utang lebih kecil, pertumbuhan ekonomi pernah mencapai 10,92 persen.

Dalam forum tersebut, Defiyan juga mengklaim menemukan dugaan praktik transfer pricing dan under invoicing dengan nilai mencapai Rp11.000 triliun. Angka tersebut, menurutnya, berasal dari sektor pertambangan dan deforestasi selama sekitar 10 tahun terakhir. Menariknya, ia mengaitkan angka itu dengan pernyataan Presiden Jokowi pada 2016 yang pernah menyebut adanya potensi dana sekitar Rp11.000 triliun. "Angka Rp11.000 triliun ini sama persis kayak ucapan Jokowi tahun 2016, 'di kantong saya ada 11.000 triliun'," kata Defiyan.

Atas hal tersebut, Defiyan mempertanyakan mengapa utang negara justru terus meningkat apabila potensi dana sebesar itu memang tersedia. "Pertanyaannya, kalau memang ada di kantong presiden, kenapa utang malah nambah?" ujarnya.

Pernyataan Defiyan tersebut merupakan pandangan dan klaim yang disampaikannya dalam forum. Redaksi membuka kesempatan kepada pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan tersebut untuk memberikan klarifikasi, tanggapan, maupun hak jawab. Klarifikasi yang diterima akan dimuat dan dipublikasikan sesuai ketentuan jurnalistik.