Presiden Tertua Dunia Dikabarkan Hilang dari Kamerun Selama Dua Bulan

Presiden Kamerun, Paul Biya, yang merupakan kepala negara tertua di dunia, telah memicu kegemparan di negaranya setelah lawatan pribadinya ke Eropa berlangsung lebih dari dua bulan tanpa kepulangan. Ketidakhadirannya yang berkepanjangan ini menimbulkan pertanyaan tentang kekosongan kekuasaan dan kondisi kesehatannya.

Biya, yang telah memimpin Kamerun sejak 1982, meninggalkan negara itu pada 7 Juni untuk apa yang disebut sebagai "kunjungan pribadi singkat ke Eropa". Pemerintah kemudian mengonfirmasi bahwa ia berada di Swiss, namun hingga kini belum ada tanda-tanda kepulangannya.

Ini merupakan lawatan luar negeri terlama yang pernah dilakukan pria berusia 93 tahun tersebut. Sebelumnya, ia memang kerap menghabiskan waktu berpekan-pekan di Eropa, terutama di Prancis dan Swiss, sementara pemerintahan diserahkan sementara kepada pejabat partai dan anggota keluarga.

Konstitusi Kamerun tidak secara tegas melarang presiden meninggalkan negara untuk waktu lama. Namun, karena tidak ada wakil presiden, pengganti sementara hanya bisa ditunjuk oleh Biya sendiri. Kondisi ini membuat para politisi oposisi menyebut pemerintahan berjalan seperti autopilot.

Pemimpin oposisi Issa Tchiroma Bakary, yang menjadi lawan Biya dalam pemilihan presiden Oktober 2025, mengatakan bahwa ada persepsi luas di Kamerun bahwa kesehatan presiden sedang tidak baik. "Kehadiran Biya yang sangat lama di Swiss hanya memperburuk kurangnya legitimasi dan upaya putus asa untuk mempertahankan kekuasaan dengan kekerasan," ujarnya melalui pesan teks dari pengasingannya di Gambia, seperti dikutip dari Associated Press, Senin (10/8/2026).

Bakary, yang memperoleh lebih dari 35 persen suara dalam pilpres 2025, menuduh Biya melakukan kecurangan. Terpilihnya kembali Biya untuk periode kedelapan pada November 2025 memicu demonstrasi luas yang menewaskan setidaknya empat orang.

Biya pertama kali berkuasa setelah pengunduran diri presiden pertama Kamerun, Ahmadou Ahidjo, yang menjabat dari 1960 hingga 1982. Kini, dengan ketidakhadirannya yang tak kunjung usai, publik Kamerun semakin resah menanti kepastian.