Ekonom senior INDEF, Didik J Rachbini, menilai kebijakan ekonomi Indonesia selama ini terlalu berorientasi ke dalam negeri atau inward looking. Menurutnya, hal ini menjadi kelemahan utama yang menghambat upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Didik mengatakan, meskipun kebijakan yang berfokus pada pasar domestik mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen, pola tersebut tidak cukup untuk membawa Indonesia ke level 7-8 persen. "Kelemahan, kekurangan atau bahkan kesalahan kebijakan ekonomi terkait upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi utamanya hanya satu yakni mengabaikan sektor luar negeri," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (9/8/2026).
Menurut Didik, sektor luar negeri belum ditempatkan sebagai mesin utama dalam transformasi struktural dan industrialisasi. Padahal, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan pertumbuhan melalui investasi asing, ekspor, serta integrasi dengan rantai pasok global.
Ia menilai pemerintah perlu mengubah orientasi kebijakan dari inward looking menjadi outward looking. Dengan perubahan tersebut, investasi asing diharapkan dapat masuk lebih besar, didukung oleh sistem insentif, infrastruktur yang baik, serta birokrasi yang ramah dan efisien.
"Jika kelemahan kebijakan ini bisa diatasi dan kebijakan ekonomi ditransformasikan menjadi outward looking maka investasi luar negeri akan masuk karena ada sistem insentif, dukungan infrastruktur yang baik dan birokrasi yang ramah dan efisien," jelasnya.
Perubahan orientasi ini, lanjut Didik, tidak berarti mengesampingkan investasi dalam negeri. Justru, investasi domestik dapat tumbuh bersamaan dengan masuknya investasi asing apabila kebijakan ekonomi diarahkan untuk mendorong ekspor. Sektor industri juga akan berkembang lebih baik melalui penguatan industri berbasis sumber daya nasional atau resource based industry, sehingga mampu menembus pasar internasional dengan daya saing yang lebih kuat.
"Untuk menuju pertumbuhan 7-8 persen seperti Vietnam, perubahan orientasi kebijakan ekonomi dari inward looking menjadi outward looking mutlak harus dilakukan," tegasnya.
Didik mengakui, Indonesia tidak sepenuhnya mengabaikan sektor luar negeri. Saat ini masih ada pelaku usaha yang melakukan ekspor, menarik investasi asing langsung (FDI), serta menjalankan kegiatan hilirisasi. Namun, persoalannya adalah sektor luar negeri belum dijadikan mesin utama transformasi struktural dan industrialisasi. Kebijakan ekonomi masih relatif terlalu berorientasi pada pasar domestik, substitusi impor, penguasaan sumber daya, dan konsumsi dalam negeri.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu mengubah arah kebijakan dengan mendorong penetrasi pasar internasional melalui industri yang memiliki daya saing kuat, orientasi ekspor, serta pemanfaatan investasi dan rantai pasok global. "Pasar domestik saja tidak cukup untuk menghasilkan industrialisasi berkelas dunia," kata Didik.
Ia mencontohkan pengalaman Indonesia pada 1980-an ketika pemerintah mendorong investasi dan industri yang berorientasi ekspor. Strategi outward looking pada periode tersebut berhasil menghasilkan pertumbuhan ekonomi 7-8 persen selama dua dekade. "Jadi pemerintah cukup mengulangi kebijakan yang pernah berhasil mengangkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tiga dekade lalu," pungkasnya.
Artikel Terkait
Belanja Pemerintah Dinilai Tak Cukup Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang
INDEF: Target Swasembada Garam 2027 Terancam Tanpa Neraca Kebutuhan yang Transparan