Belanja Pemerintah Dinilai Tak Cukup Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang

Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J Rachbini, menilai belanja pemerintah tidak bisa terus diandalkan sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Menurutnya, belanja pemerintah selama ini lebih berperan sebagai penyangga agar pertumbuhan ekonomi tidak jatuh di bawah 5 persen, namun kapasitasnya terbatas untuk mendorong pertumbuhan ke level yang lebih tinggi.

"Selama ini belanja pemerintah tidak akan langgeng karena hanya menjadi penyangga agar pertumbuhan ekonomi tidak jatuh di bawah 5 persen. Apalagi fiskal juga punya masalah dari sisi penerimaan maupun pengeluaran," ujar Didik dalam pernyataannya, Minggu (9/8/2026).

Pernyataan ini muncul setelah pemerintah merilis pertumbuhan ekonomi kuartal II-2026 sebesar 5,29 persen secara tahunan (year on year). Dalam komposisi pertumbuhan tersebut, belanja pemerintah mencatatkan pertumbuhan tertinggi, mencapai 15,97 persen satu-satunya komponen yang tumbuh dua digit. Sementara itu, investasi tumbuh 6,87 persen, konsumsi rumah tangga 5,06 persen, dan ekspor menjadi yang paling lambat dengan pertumbuhan 4,13 persen.

Didik menilai, meskipun belanja pemerintah tampak dominan, kontribusinya tidak akan berkelanjutan karena kapasitas fiskal pemerintah menghadapi persoalan, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Belanja pemerintah hanya mampu memberikan dorongan jangka pendek untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, sehingga diperlukan sumber pertumbuhan lain yang lebih berkelanjutan.

Ia juga menyoroti melemahnya daya beli masyarakat, terutama kelas menengah yang jumlahnya terus tergerus. Kondisi ini menghambat pertumbuhan dari sisi konsumsi, sehingga mengandalkan belanja pemerintah dan konsumsi domestik secara bersamaan tidak cukup untuk membawa pertumbuhan ekonomi ke tingkat 7-8 persen.

"Selama ini belanja pemerintah tidak akan langgeng karena hanya menjadi penyangga agar pertumbuhan ekonomi tidak jatuh di bawah 5 persen," tegasnya.

Menurut Didik, pemerintah perlu mencari sumber pertumbuhan yang lebih kuat melalui perubahan orientasi kebijakan ekonomi. Salah satu yang perlu diperkuat adalah sektor luar negeri, terutama dengan menjadikan ekspor sebagai mesin pertumbuhan dan transformasi industri. Ia menilai kebijakan ekonomi Indonesia selama ini masih terlalu berorientasi ke dalam negeri (inward looking), padahal untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, Indonesia perlu mengubah orientasi tersebut menjadi outward looking.

Dengan kebijakan yang berorientasi ekspor, Indonesia dinilai dapat mendorong investasi, memperkuat industri, serta memanfaatkan peluang dari rantai pasok global. Didik juga menekankan bahwa pasar domestik yang besar tidak cukup untuk menghasilkan industrialisasi berkelas dunia. Dunia usaha Indonesia perlu naik kelas dengan diberi kesempatan sekaligus didorong untuk bersaing di pasar global.

"Masalahnya bukan hanya mengandalkan konsumsi domestik yang besar, tetapi dunia usaha Indonesia mampu naik kelas karena dipaksa dan diberi kesempatan untuk bersaing di pasar global," pungkasnya.