Isu yang menyebut Jawa Timur akan dilanda kerusuhan massal ramai beredar di media sosial dan memicu keresahan. Narasi itu mengaitkan sejumlah aktivitas pengamanan fasilitas umum di Jatim dengan situasi politik di luar negeri.
Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol. Nanang Avianto, memastikan informasi tersebut tidak benar. Ia menegaskan hingga kini situasi keamanan di seluruh wilayah Jawa Timur tetap aman dan kondusif.
"Saya sampaikan secara terbuka, berdasarkan fakta di lapangan tidak ada satu pun indikasi yang membenarkan narasi itu. Tidak ada ancaman kerusuhan di Jawa Timur," kata Nanang saat membuka Dialog Kebangsaan di Surabaya, Selasa (4/8/2026).
Menurutnya, isu tersebut muncul akibat informasi menyesatkan yang dipelintir oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Aktivitas rutin aparat, mulai dari pemeliharaan gedung pemerintahan hingga peningkatan pengamanan sejumlah fasilitas umum, kemudian dikaitkan dengan konflik di negara lain sehingga memunculkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
Dalam dialog bertema "Merawat Bhinneka Tunggal Ika di Tengah Polarisasi Ruang Digital", Nanang mengingatkan derasnya arus informasi di media sosial dapat menjadi ancaman apabila tidak disikapi secara bijak. Algoritma platform digital kerap mempercepat penyebaran disinformasi, hoaks, hingga ujaran kebencian yang berpotensi memicu perpecahan.
Karena itu, Polda Jatim menyatakan siap mengawal seluruh aktivitas masyarakat sekaligus memastikan setiap perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi konflik di lapangan. "Polri siap memastikan perbedaan pilihan diselesaikan di meja musyawarah dan tidak merugikan masyarakat luas," ujarnya.
Nanang juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah memercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa verifikasi. Warga diminta lebih cermat menyaring setiap informasi sehingga tidak ikut menjadi bagian dari penyebaran provokasi.
Di sisi lain, Nanang menilai penguatan nilai-nilai Pancasila dan semangat "Jogo Jatim" perlu terus digelorakan, terutama kepada generasi muda yang menjadi kelompok paling aktif mengakses informasi digital. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga ruang digital tetap sehat sekaligus memperkuat persatuan masyarakat Jawa Timur.
Artikel Terkait
Pemprov Jatim Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Selama Agustus 2026
Kejati Jatim dan PGN Perkuat Sinergi Hukum untuk Dukung Infrastruktur Gas Bumi
Gempa Magnitudo 2,8 Guncang Lumajang, Pusat di Laut
Khofifah Tegaskan Jatim Siap Jadi Provinsi Terdepan dalam Pelestarian Mangrove