Pengungsi Konflik Puncak Papua Mengeluh Tak Pernah Dapat Bantuan, DPD Tindaklanjuti

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik dan Keamanan Papua, Yorrys Raweyai, menindaklanjuti laporan warga mengenai kondisi pengungsi akibat konflik keamanan di Puncak, Papua Tengah. Dalam kunjungannya ke tiga titik lokasi pengungsian, ia menerima keluhan dan kegelisahan ratusan pengungsi yang kehilangan pekerjaan serta mata pencaharian.

Mereka berasal dari Distrik Yugumuak, Oneri, Agandugume, dan Lambewi, yang tengah dilanda konflik. "Mereka kehilangan mata pencaharian, kesempatan untuk bertani dan berkebun, serta anak-anak mereka kesulitan mengakses pendidikan yang layak akibat daerah tempat tinggal mereka yang sedang dilanda konflik," ujar Yorrys dalam keterangan tertulis, Senin (3/8/2026).

Para pengungsi mengaku ingin kembali ke daerah asal, tetapi harapan itu sulit diwujudkan selama situasi masih tidak aman. Apalagi, jumlah pasukan non-organik terus bertambah, membuat masyarakat mengalami trauma keamanan dan kenyamanan yang berkepanjangan.

Kunjungan ini merupakan bagian dari tugas reses DPD sekaligus untuk menginventarisasi masalah yang akan dibahas Pansus Papua. Yorrys mengatakan, Pansus akan menghimpun realita dan fakta di lapangan sebagai bahan merumuskan kinerja setelah masa reses berakhir.

Dalam kesempatan itu, Yorrys menyerahkan bantuan berupa uang tunai dan paket sembako sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang masih hidup dalam keterbatasan di lokasi pengungsian. Namun, para pengungsi mengungkapkan bahwa selama berada di pengungsian, mereka belum pernah menerima bantuan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Akibatnya, mereka kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Selama dalam pengungsian, mereka tidak pernah memperoleh kunjungan dari pemerintah pusat maupun daerah. Mereka bahkan juga tidak pernah mendapatkan bantuan makanan maupun pakaian," kata Yorrys.

Yorrys memastikan Pansus DPD akan mendengar dan menindaklanjuti aspirasi para pengungsi. "Kami tidak hanya melihat persoalan dari aspek keamanan, tetapi juga menempatkan perlindungan masyarakat sipil, pemenuhan hak-hak dasar, serta pemulihan kehidupan sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian konflik Papua," tegasnya.

Masyarakat membutuhkan kepastian untuk hidup aman, memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kesempatan membangun kembali kehidupan mereka. Negara harus hadir memberikan perlindungan dan solusi yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Pansus Papua DPD berupaya mendorong lahirnya rekomendasi yang mampu menjawab akar persoalan konflik melalui penguatan perlindungan masyarakat sipil, pemulihan layanan dasar, penanganan pengungsi, penegakan hukum yang berkeadilan, serta pembangunan dialog yang konstruktif antara seluruh pemangku kepentingan.