Menteri Pendidikan Kabinet Bayangan Tegaskan Tetap Kritisi Kebijakan Pemerintah

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Kabinet Bayangan, Iman Zanatul Haeri, menegaskan akan terus menyampaikan kritik kepada Presiden Prabowo. Langkah ini diambil untuk menunjukkan berbagai kekeliruan yang selama ini dilakukan pemerintah.

"Kita akan tetap merekomendasikan dan kalau punya kesempatan mungkin membuat sampel kecil ini bisa dilakukan. Jadi, kalau ada hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan, kita contohkan, akan kita lakukan. Jadi, kita tidak bicara hal-hal besar, tapi kita tidak pesimis, tetap akan kita kritik," kata Iman dalam program Poker di Terus Terang Media, Kamis (30/07/2026).

Iman mengingatkan bahwa dalam dunia pendidikan, mengajar dan mengedukasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Jenis murid pun beragam, ada yang mudah menangkap penjelasan, ada yang sulit, dan ada pula yang tantrum saat dijelaskan.

Ia menekankan bahwa dunia pendidikan sebenarnya telah memiliki indikator seperti Human Capital Index dan Programme for International Student Assessment (PISA). Namun, belakangan justru muncul program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum jelas risetnya.

Terkait PISA, Iman merasa pesimistis skornya akan turun pada Desember 2026 mengingat desain pendidikan yang semakin bermasalah. Padahal, menurutnya, di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) sebenarnya banyak program yang cukup bagus.

"Tapi, harus menyesuaikan diri dengan Presiden-nya. Makanya, mungkin tugas Kabinet Bayangan kalau di pendidikan dan kebudayaan harus banyak bolak-balik berinteraksi dengan Istana untuk mengingatkan mereka bahwa pendidikan itu ada desainnya loh, tidak bisa sembarangan gitu, tiba-tiba dapet wangsit bikin sekolah," ujar Iman.

Iman menilai pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) secara tiba-tiba melalui Wakil Menteri Pertahanan yang dilantik sebagai Gubernur URI sangat berbahaya. Menurutnya, pembangunan manusia tidak bisa disamakan dengan pendekatan pembangunan fisik semata.

Ia menambahkan, pembangunan manusia harus direncanakan dengan baik dan jelas cara-cara yang akan diterapkan untuk mengejar ketertinggalan. Jika tidak, manusia-manusia yang dianggap gagal akan terus disingkirkan tanpa ada perbaikan.

"Kadang, rencananya sudah baik pun belum tentu akhirnya hasilnya baik karena dalam prosesnya bermasalah. Apalagi, yang dasar kebijakannya juga katakanlah tidak jelas, tidak ada penjelasannya. Jadi, saya kira koreksi ini penting loh buat pemerintah. Minimal, kita bisa setop ini malapetaka sebelum malapetaka itu terjadi," kata Iman.

Oleh karena itu, Iman merasa pekerjaannya sebagai Mendikbud di Kabinet Bayangan lebih banyak bolak-balik ke Istana untuk mengingatkan Presiden Prabowo, termasuk mengenai janji kampanye Prabowo-Gibran untuk guru-guru non-ASN.

Bahkan, ia menambahkan, jika perlu dibuatkan draf Peraturan Pemerintah tentang Upah Minimum Guru karena dasar undang-undangnya sebenarnya sudah ada, yaitu UU Nomor 14 Tahun 2005. Dengan demikian, semua tergantung pada keinginan Presiden Prabowo.

"Saya tidak tahu kalau Menteri Bayangan yang lain ya, kalau Menteri Bayangan di pendidikan itu saya bayangkan banyak bolak-balik Istana karena pekerjaan kami banyak diambil Istana kira-kira. Jadi, rekomendasi kami bukan hanya mengeluarkan program ke masyarakat atau pendidikan, tapi harus mengoreksi juga program-program yang dilakukan oleh Istana karena akar masalahnya ada di sana," ujar Iman.