BNPP RI Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Wujudkan Perbatasan sebagai Beranda Terdepan Negara

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menegaskan komitmennya menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan negara yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat kedaulatan Indonesia. Penegasan ini disampaikan dalam Forum Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Tahun 2026 yang digelar di Bandung.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama membangun kawasan perbatasan. Menurutnya, pengelolaan kawasan perbatasan harus dilakukan melalui pendekatan integrated border management dengan memperkuat Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP), Kawasan Perbatasan Prioritas (KPP), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), serta Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai pusat pelayanan publik, simpul konektivitas, dan penggerak aktivitas ekonomi masyarakat.

"Perbatasan harus menjadi beranda terdepan negara yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kedaulatan Indonesia," ujar Nurdin dalam forum yang menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan kebijakan lintas kementerian dan lembaga.

Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan kawasan perbatasan sangat ditentukan oleh kuatnya koordinasi antar anggota BNPP RI. Dengan koordinasi yang solid, setiap program dapat berjalan selaras, saling mendukung, dan menghasilkan kawasan perbatasan yang maju, aman, serta berdaya saing.

Forum koordinasi tersebut juga menjadi ajang untuk mematangkan penyusunan Rencana Aksi PBWN-KP 2027-2029. Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, Ismawan Harijono, yang mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, menjelaskan bahwa penyusunan rencana aksi difokuskan pada sinkronisasi program dan kegiatan lintas kementerian dan lembaga guna mengoptimalkan pengembangan potensi kawasan perbatasan.

Sinkronisasi tersebut diperkuat melalui pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP). Hasilnya menunjukkan peningkatan nilai IPKP dari 0,552 pada 2025 menjadi 0,58 pada 2026, dengan target mencapai 0,72 pada 2029 sebagai indikator meningkatnya kualitas pengelolaan kawasan perbatasan.

"Potensi kawasan perbatasan tidak akan berkembang tanpa dukungan pasar, konektivitas, dan sistem logistik yang memadai. Karena itu, pengembangan kawasan harus dilakukan secara terintegrasi melalui penguatan tata ruang, investasi, dan kerja sama lintas sektor maupun dengan negara tetangga," kata Ismawan.

Sementara itu, Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, Harris Fadhly, mewakili Kedeputian Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di 299 kecamatan perbatasan dilaksanakan melalui kolaborasi 15 kementerian/lembaga dan satu kementerian koordinator. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Harris menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar setiap program terlaksana tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kawasan perbatasan.

"Pelaksanaan Rencana Aksi tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga harus memastikan progres fisik setiap kegiatan dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Karena itu, pemantauan, evaluasi, serta pemutakhiran data harus terus dilakukan secara berkala," tutup Harris.

Forum koordinasi tersebut dibuka oleh Sekretaris BNPP RI, Makhruzi Rahman, dan dihadiri para Kepala Biro, Asisten Deputi di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP RI, serta perwakilan kementerian/lembaga anggota BNPP RI. Melalui forum ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mengawal pelaksanaan Rencana Aksi PBWN-KP Tahun 2026. Sinergi yang semakin erat diharapkan mampu mempercepat terwujudnya kawasan perbatasan yang maju, terintegrasi, berdaya saing, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.