BNPP Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Percepat Pembangunan Kawasan Perbatasan

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menggelar Forum Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Tahun 2026 di Hotel Travello. Forum ini menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan program dan kebijakan antarkementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan yang terpadu dan berkelanjutan.

Kegiatan yang dibuka Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman itu dihadiri Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Nurdin, para kepala biro, dan asisten deputi di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP RI. Dalam sambutannya, Makhruzi menyebut pengelolaan perbatasan pada 2025-2029 masih dihadapkan pada empat isu strategis, yaitu pemerataan pembangunan kawasan perbatasan, penyelesaian batas wilayah negara dengan negara tetangga, penguatan pengelolaan lintas batas negara, serta peningkatan efektivitas kelembagaan dan koordinasi antarpemangku kepentingan.

Tantangan pembangunan di kawasan perbatasan, menurut dia, masih didominasi keterbatasan infrastruktur konektivitas, transportasi, akses telekomunikasi, hingga penyediaan layanan dasar di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Sementara pada aspek batas wilayah negara, Indonesia masih memiliki sejumlah segmen batas yang belum tuntas dengan Malaysia dan Timor Leste, termasuk penanganan dampak sosial pascapenyelesaian Outstanding Boundary Problems (OBP) di Simantipal, Pulau Sebatik.

Pengawasan jalur tidak resmi yang berpotensi dimanfaatkan untuk kejahatan lintas negara juga menjadi perhatian. Percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang masih berstatus carry over maupun usulan pembangunan PLBN baru turut menjadi fokus. Di sisi kelembagaan, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta penyempurnaan regulasi pengelolaan perbatasan masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

"Kompleksitas tantangan di wilayah perbatasan tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Dibutuhkan kolaborasi, komitmen, serta perencanaan dan pelaksanaan program yang terintegrasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (3/8/2026).

Implementasi Rencana Aksi PBWN-KP Tahun 2026 telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Kepala BNPP Nomor 2 Tahun 2026. Regulasi tersebut menjadi pedoman bersama dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan sekaligus memperkuat fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Pada 2026, terdapat 552 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 29 kementerian/lembaga di 18 provinsi perbatasan dengan total alokasi anggaran mencapai Rp11,3 triliun. Nilai tersebut meningkat sekitar 77,46 persen dibandingkan alokasi 2025 sebesar Rp6,4 triliun. Tiga kementerian dengan alokasi anggaran terbesar dalam Rencana Aksi PBWN-KP Tahun 2026 yakni Kementerian Sosial sebesar Rp4,29 triliun untuk program perlindungan sosial, Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp3,93 triliun untuk pembangunan infrastruktur strategis di kawasan perbatasan, serta Kementerian Pertanian sebesar Rp949,29 miliar guna mendukung pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan di wilayah perbatasan.

Makhruzi berharap forum koordinasi tersebut mampu membangun kesamaan pemahaman seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terhadap arah kebijakan, pembagian peran, serta tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan Rencana Aksi PBWN-KP Tahun 2026. "Dengan komunikasi yang kuat dan komitmen bersama, setiap program dapat dilaksanakan secara efektif, terukur, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat di kawasan perbatasan," pungkasnya.

Melalui penguatan koordinasi lintas sektor tersebut, BNPP RI terus mendorong terwujudnya pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan yang semakin terpadu, adaptif, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkokoh kedaulatan negara di wilayah perbatasan.