DPR Dorong BNPB Orkestrasi Data Antisipasi El Nino dan Kemarau 2026

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendesak pemerintah menugaskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengorkestrasi pengumpulan data ancaman dan potensi dampak dari fenomena El Nino yang beriringan dengan musim kemarau tahun 2026. Menurutnya, data yang akurat akan memudahkan penyusunan rencana antisipasi yang komprehensif serta pengawasan dan evaluasi oleh DPR.

"Data yang akurat, akan memudahkan penyusunan rencana antisipasi secara lebih komprehensif. Juga akan memudahkan DPR melakukan pengawasan dan evaluasi," ujar Alex dalam pernyataan tertulis, Rabu.

Dorongan ini disampaikan Alex merespons langkah antisipatif Presiden Prabowo Subianto yang telah menginstruksikan jajarannya merancang langkah menghadapi musim kemarau dan El Nino dalam rapat terbatas, Selasa (28/7). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau terjadi pada Juli hingga September 2026. Pada Juli, puncak kemarau mencakup 83 Zona Musim (ZOM) atau 12,26 persen luas daratan Indonesia. Angka itu meningkat menjadi 369 ZOM (48,84 persen) pada Agustus dan 169 ZOM (25,41 persen) pada September.

"Potensi masalah yang akan dihadapi di setiap daerah akan berbeda satu sama lain sesuai karakteristiknya masing-masing. Karenanya, kemampuan BNPB mengorkestrasi pengumpulan data akan menghasilkan langkah antisipasi secara lebih akurat, terukur, dan tepat sasaran," jelas Alex.

Ia mencontohkan Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan yang menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). "Nyaris setiap tahun, Karhutla jadi peristiwa berulang di tujuh provinsi itu. Kementerian Kehutanan sebagai leading sector tak boleh membiarkan kejadian ini seperti kita merayakan ulang tahun," tegas Alex.

"Kementerian Kehutanan harus mampu merancang langkah antisipatif sehingga duka di tahun kemarin, kehilangan nyawa personel Manggala Agni termasuk TNI dan Polri yang menunaikan tugas negara memadamkan Karhutla, tidak berulang lagi," tambah Alex yang juga Ketua Panja Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR RI.

Alex menyoroti perangkat perlindungan diri petugas pemadam Karhutla yang hanya seadanya dan lokasi kebakaran di tengah rimba belantara sebagai tantangan besar. "Sepantasnya kita merancang rencana lebih komprehensif sehingga bisa menutup celah munculnya korban jiwa," ujarnya.

Kawal Ketahanan Pangan

Alex juga meminta Kementerian Pertanian mendorong kepala daerah di semua tingkatan menyusun langkah antisipatif sesuai kearifan lokal. "Yang paling paham karakteristik daerah tentu saja para pemimpinnya. Kementerian Pertanian harus terbuka dengan masukan daerah dalam menjawab tantangan El Nino yang disertai kemarau," katanya.

"Di antara kearifan lokal yang diharapkan itu, tentang upaya menjaga ketersediaan air dan melindungi sektor pertanian dalam kerangka mempertahankan swasembada beras," tegas Alex yang juga Ketua Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI.

BMKG memproyeksikan peluang terjadinya El Nino di Indonesia mencapai kategori sangat kuat hingga 75 persen dan diperkirakan bertahan hingga Oktober 2026. El Nino adalah fenomena pemanasan suhu permukaan laut di atas kondisi normal di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur, yang memicu penurunan curah hujan, udara lebih kering, dan kemarau lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia.