DPR Minta Pemerintah Evaluasi Program Koperasi Merah Putih di Papua

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mendesak pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Papua. Menurutnya, kebijakan nasional tidak bisa diterapkan dengan pendekatan seragam di seluruh Indonesia, terutama di daerah dengan karakteristik geografis dan sosial ekonomi yang berbeda.

Pernyataan itu disampaikan Marinus usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Mimika, Papua Tengah. Dalam pertemuan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua memaparkan berbagai kendala implementasi KDMP di wilayah Papua.

Marinus menilai sejumlah layanan dalam program itu belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan masyarakat Papua. Salah satu contohnya adalah distribusi LPG 3 kilogram yang sulit diterapkan di kampung pedalaman karena akses terbatas dan minimnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan tersebut.

"Papua memiliki tantangan geografis yang berbeda. Selain itu, tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat juga masih terbatas. Karena itu, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih harus benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar hadir sebagai program nasional," ujar Marinus, Rabu (29/6/2026).

Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan pembangunan koperasi tidak boleh hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas fisik tanpa memperhatikan kemampuan masyarakat memanfaatkan layanan. Menurutnya, jika koperasi sudah dibangun tetapi masyarakat tidak memiliki daya beli atau akses, tujuan program tidak akan tercapai optimal.

Marinus mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas KDMP di Papua sebelum memperluas implementasinya. Evaluasi itu dinilai penting agar anggaran negara digunakan lebih efisien dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Ia juga menilai pendekatan serupa perlu diterapkan di daerah terpencil lain yang memiliki karakteristik geografis dan ekonomi mirip Papua.

"Program pemerintah harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Jangan sampai pembangunan menjadi mubazir karena tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Anggaran negara harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," tegas Marinus.

Marinus berharap hasil evaluasi nantinya dapat menjadi dasar penyempurnaan kebijakan sehingga KDMP mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses dan infrastruktur.