BGN Kaji Penyaluran Makan Bergizi Gratis di Daerah Rawan Konflik, Libatkan TNI-Polri

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkapkan pihaknya tengah mengkaji mekanisme penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi penerima manfaat yang tinggal di daerah rawan konflik, termasuk Papua. Menurutnya, seluruh anak Indonesia, terutama di wilayah sulit, harus tetap mendapatkan akses perbaikan gizi.

Sudaryono mengatakan BGN telah melakukan sejumlah proyek percontohan untuk menjangkau anak-anak di daerah rawan konflik. Program itu dijalankan bekerja sama dengan TNI dan Polri dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di lokasi, termasuk gereja.

"Ini juga sedang kami pikirkan mekanismenya. Ada beberapa piloting yang sudah kita lakukan bekerja sama dengan jajaran TNI dan Polri menggunakan fasilitas gereja dan lain-lain. Anak-anak di mana pun, khususnya yang membutuhkan di daerah rawan konflik dan daerah yang jauh, juga harus mendapatkan akses perbaikan gizi yang mereka sangat butuhkan," kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).

Selain membahas penyaluran MBG di wilayah rawan konflik, Sudaryono juga menyinggung upaya perluasan layanan program di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurut dia, Papua bukan satu-satunya wilayah yang menjadi perhatian pemerintah dalam penguatan layanan gizi.

Ia menyebut sejumlah daerah lain seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku juga masuk dalam pemetaan BGN untuk mendapatkan perhatian lebih dalam pelaksanaan program MBG. "Papua, NTT, kemudian Maluku, di mana-mana, ini semua ada petanya. Kita mau perbaiki ke situ. Kita mau perbaiki yang memang penting dan genting harus diperbaiki," ujarnya.