Indonesia dan Kamboja Jajaki Kerja Sama Reformasi Birokrasi

Indonesia dan Kamboja membuka peluang kerja sama di bidang pendayagunaan aparatur negara, sebagai upaya memperkuat hubungan bilateral yang telah terjalin selama sekitar 67 tahun. Peluang ini mengemuka dalam pertemuan bilateral yang digelar di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Selasa (28/7).

Menteri PANRB Rini Widyantini menyebut pertemuan tersebut sebagai momentum penting untuk saling bertukar pengalaman dan praktik terbaik, khususnya di bidang tata kelola publik dan reformasi birokrasi. "Pertemuan bilateral ini menjadi sebuah kesempatan yang baik untuk mengeksplorasi kemungkinan kerja sama yang akan memperkuat hubungan Indonesia dan Kamboja, terutama di bidang tata kelola publik, reformasi birokrasi, dan pendayagunaan aparatur negara," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (29/7/2026).

Pertemuan dipimpin oleh Menteri Rini mewakili Pemerintah Indonesia dan Deputy Prime Minister sekaligus Minister of Civil Service Kerajaan Kamboja, HE Hun Many. Kedua pihak sepakat menjajaki berbagai bentuk kerja sama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di masing-masing negara. Selain reformasi birokrasi, kerja sama juga berpotensi dikembangkan pada transformasi digital, pengembangan sumber daya manusia, pelayanan publik, hingga pengawasan administrasi pemerintahan.

Dalam kesempatan itu, Menteri Rini memaparkan peran strategis Kementerian PANRB, termasuk berbagai upaya transformasi tata kelola publik yang mendukung agenda pembangunan nasional dan proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Ia turut memperkenalkan delapan strategi prioritas transformasi tata kelola publik yang sedang dijalankan pemerintah. Di bidang pelayanan publik, Indonesia telah menghadirkan 313 Mal Pelayanan Publik (MPP) serta mengembangkan layanan omnikanal untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.

Menurut Rini, kerja sama dengan Kamboja memiliki peluang besar untuk dikembangkan, terutama pada bidang transformasi digital, pengembangan aparatur, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan antara lain melalui program pertukaran pegawai, berbagi praktik terbaik, pengembangan kapasitas bersama, hingga riset dan pelatihan.

"Kami percaya bahwa kerja sama yang akan dijalin antara Indonesia dan Kamboja akan memberikan pembelajaran bersama dan akan memberikan dampak baik jangka panjang bagi kedua negara," ungkap Menteri Rini.

Sementara itu, HE Hun Many memaparkan perkembangan reformasi tata kelola publik di Kamboja. Ia menjelaskan modernisasi administrasi publik di negaranya saat ini dijalankan melalui Strategi Pentagon, yang berfokus pada peningkatan kinerja instansi pemerintah, standar rekrutmen aparatur, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem registrasi. Hun Many menilai pertemuan tersebut menjadi langkah awal yang positif untuk memperkuat kerja sama kedua negara. Beberapa bidang yang diusulkan meliputi pertukaran praktik terbaik dalam pelayanan publik, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan, riset administrasi publik, hingga program pembelajaran dan evaluasi bagi aparatur sipil.

Sebagai tindak lanjut, Menteri Rini dan HE Hun Many menandatangani Joint Statement (JS) sebagai bentuk komitmen bersama untuk mengeksplorasi kerja sama yang lebih luas. Dokumen tersebut memuat kesepakatan kedua negara untuk menjajaki kolaborasi strategis di bidang reformasi birokrasi, manajemen kinerja dan kelembagaan, manajemen sumber daya manusia, pelayanan publik, serta transformasi digital pemerintahan. Melalui kerja sama ini, Indonesia dan Kamboja berharap dapat menciptakan kolaborasi yang memberikan manfaat jangka panjang bagi kedua negara.