Ambisi Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia: Antara Mimpi dan Kesiapan Ekonomi

Piala Dunia 2026 baru saja usai dengan Spanyol mengalahkan Argentina di partai puncak. Namun, bagi penggemar sepak bola Indonesia, momen ini selalu memunculkan pertanyaan yang sama: kapan giliran kita bermain? Survei Country Cassette 2025 mencatat Indonesia memiliki sekitar 165 juta penggemar sepak bola, sekitar 60 persen populasi, hanya kalah dari China dan Brasil. Tahun ini, pertanyaannya berkembang: bukan cuma kapan kita bisa bermain, tapi juga kapan kita bisa menjadi tuan rumah.

Dua wacana utama tengah ramai dibicarakan. Pertama, naturalisasi pemain. PSSI telah menaturalisasi lebih dari selusin pemain keturunan, namun Timnas tetap tersingkir di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, kalah dari Arab Saudi dan Irak. Harapan berikutnya digantungkan pada rencana FIFA memperbesar jumlah peserta 2030 menjadi 64 tim untuk merayakan satu abad turnamen. Jika ini terjadi, slot yang lebih banyak bisa menjadi peluang nyata bagi Indonesia.

Wacana kedua jauh lebih ambisius: menjadi tuan rumah. Namun, perlu diluruskan dari sisi waktu. Hak tuan rumah 2030 sudah dipegang Spanyol, Portugal, dan Maroko, sedangkan 2034 jatuh ke Arab Saudi. Realistisnya, peluang Indonesia baru terbuka pada edisi 2038 atau setelahnya.

Berbeda dari naturalisasi yang bisa dikerjakan dalam hitungan tahun, menjadi tuan rumah adalah pekerjaan rumah jangka panjang. Bukan hanya soal kemampuan APBN membangun stadion megah, namun juga keberlanjutan ekonomi sebelum dan sesudah gelaran usai.

Empat Syarat Menuju Tuan Rumah

Pertama, Indonesia harus keluar dari jebakan pendapatan menengah dan menjadi negara berpendapatan tinggi. Badan Pusat Statistik mencatat PDB per kapita Indonesia pada 2025 sebesar 5.083 dolar AS, masih di kelompok negara berpendapatan menengah-atas. Pemerintahan Prabowo-Gibran menargetkan pertumbuhan 8 persen pada 2029, sementara Bank Dunia memproyeksikan Indonesia memerlukan PDB per kapita 19-23 ribu dolar AS pada 2045 untuk keluar dari jebakan tersebut. Skala ekonomi yang lebih besar menjadi penting agar status tuan rumah kelak bukan proyek mercusuar yang membebani anggaran negara.

Kedua, pembangunan infrastruktur. FIFA mensyaratkan calon tuan rumah menyediakan minimal 14 stadion dengan kapasitas 40 ribu kursi untuk laga biasa hingga 80 ribu untuk pembukaan dan final. Amerika Serikat menjadi contoh tepat: seluruh stadionnya sudah berdiri sebelum bidding, sehingga modifikasi hanya sebatas penyesuaian lapangan. Biaya penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di AS, Kanada, dan Meksiko diperkirakan hanya sekitar 14 miliar dolar AS salah satu yang termurah. Bandingkan dengan Qatar 2022 yang membangun tujuh stadion baru dan merenovasi satu stadion lain, lengkap dengan tujuh kota baru dan jaringan metro dari nol, dengan total investasi mencapai 220 miliar dolar AS. Kesiapan infrastruktur juga tecermin dari jumlah penonton: Piala Dunia 2026 mencatat rekor kehadiran tertinggi, 6,8 juta orang di 16 kota.

Ketiga, PDB per kapita harus terus meningkat. Hal ini akan mendorong generasi muda yang lebih bugar dan siap menjadi atlet. Selain itu, masyarakat perlu memiliki daya beli untuk datang ke stadion dan menggerakkan ekonomi sekitar, mulai dari tiket, merchandise, hingga pariwisata. Rata-rata kehadiran penonton Piala Dunia secara historis berkisar 40-55 ribu orang per pertandingan, angka yang hanya bisa konsisten terisi bila daya beli masyarakat mendukung.

Keempat, mengubah budaya dari bangsa penonton menjadi bangsa pemain. Ini pekerjaan paling berat namun paling menentukan keberlanjutan. Liga lokal, dari level junior hingga senior, harus dibangun serius agar infrastruktur yang telah dibangun terus terpakai. China menjadi pelajaran menarik. Sejak 2011, Presiden Xi Jinping menyampaikan tiga keinginan bagi sepak bola nasional: lolos, menjadi tuan rumah, lalu menjuarai Piala Dunia. Keinginan itu dituangkan dalam cetak biru 2016-2050: 20 ribu pusat pelatihan, 70 ribu lapangan, target tuan rumah 2030 dan juara 2050. Meski infrastrukturnya memadai dan ekonominya terbesar kedua dunia, China belum mengajukan diri sebagai tuan rumah karena ingin lebih dulu membenahi kualitas tim nasional. Prinsip itulah yang perlu dipegang Indonesia.

Risiko Ekonomi di Balik Kemegahan

Ambisi ini perlu dilandasi ekspektasi realistis, bukan sekadar optimisme infrastruktur. Riset Universitas Toronto menemukan bahwa 12 dari 14 edisi Piala Dunia terakhir mencatatkan kerugian ekonomi bersih bagi kota-kota tuan rumah. Piala Dunia 2026 di AS, meski digadang edisi paling murah dan siap infrastruktur, tampaknya tak sepenuhnya lolos dari pola itu. Riset Michael Edwards dari North Carolina State University mencatat setiap kota tuan rumah AS tetap menanggung biaya operasional 100-200 juta dolar AS di luar infrastruktur, sementara FIFA sendiri diproyeksikan meraup sekitar 13 miliar dolar AS sepanjang siklus empat tahun penyelenggaraan. Artinya, kesiapan ekonomi dan infrastruktur bukan jaminan keuntungan finansial, melainkan syarat minimal agar kerugian yang hampir selalu terjadi tidak berubah menjadi krisis fiskal.

Maka ambisi tuan rumah Piala Dunia 2038 atau setelahnya sebaiknya sejajar dengan agenda besar Indonesia Emas 2045 bukan proyek yang menjanjikan untung, melainkan bukti kematangan bangsa. Kesiapan sejati bukan diukur dari kemegahan stadion yang mampu kita bangun, melainkan dari kemampuan kita menanggung risiko rugi tanpa membebani rakyat. Jika kelak Piala Dunia benar singgah di Indonesia, biarkan itu terjadi karena ekonomi kita telah pantas menampungnya, bukan karena kita tergesa-gesa membuktikan diri sebelum benar-benar siap.