Islah Bahrawi Kritik Tata Kelola MBG dan Kopdes Merah Putih: Ada Rente dan Intimidasi

Tokoh Madura, Islah Bahrawi, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memiliki cita-cita luhur, namun tata kelola yang buruk dan keterlibatan aparat keamanan justru membuatnya menjadi intimidatif. Menurutnya, program yang seharusnya berpihak pada rakyat malah disusupi kepentingan bisnis dan rente.

"Ada doktrinal tentara yang dipaksakan, polisi juga terlibat, dan yang paling membuat kita miris adalah keterlibatan berbagai kino-underbow partai politik dalam bisnis MBG. Saya katakan bisnis karena di situ ada pencarian keuntungan, di Kopdes juga begitu," kata Islah dalam program Berani di YouTube Terus Terang Media, Minggu (26/7/2026).

Islah mengkritisi respons pemerintah yang menyebut KDKMP tidak mencari untung meski merugi di beberapa tempat. Ia menekankan, kelemahan program tidak akan pernah dibahas jika tata kelola tidak diperbaiki. "Mengapa kita harus cerewet? Karena itu uang kita, pajak kita, bukan uang pemerintah atau pejabat. Ini harta kita yang seharusnya kembali kepada kita," ujarnya.

Ia menilai rente terjadi dalam bentuk sindikasi yang luar biasa. Banyak pakar dan pengamat telah memperingatkan praktik MBG yang rawan kebocoran anggaran, korupsi, dan manipulasi, namun semua itu tetap terjadi. Islah meyakini hal serupa juga terjadi di KDKMP yang penuh kecacatan penggunaan anggaran. Namun, ia merasa banyak orang tidak berani bersuara karena keterlibatan tentara membuat check and balances dari lembaga negara menjadi mandul.

"Ini yang harus kita pertanyakan. Sekali lagi, karena itu uang rakyat yang seharusnya dinikmati rakyat, bukan dinikmati orang-orang yang memiliki sekian dapur lalu memamerkan kekayaan di media sosial. Itu uang dari keringat rakyat yang mengalir sampai pantatnya, tapi kembali dengan rente dan cucuran terakhirnya hanya dinikmati segelintir orang," kata Islah.

Ia mengingatkan bahwa MBG bukanlah investasi karena tidak akan pernah memajukan bangsa. Investasi seharusnya memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat, bukan segelintir orang. Karena itu, ia menegaskan perlunya menyuarakan kepada pemerintah agar tata kelola MBG dan KDKMP segera ditinjau ulang. "Kalau di tengah jalan anggarannya dipenggal sedemikian rupa, pada akhirnya rakyat yang menjadi korban. Banyak anak-anak kita yang keracunan oleh program ini. Berbagai ketimpangan, ketidakjelasan, bahkan kelucuan muncul, misalnya Koperasi Desa Merah Putih yang jauh dari jangkauan pasar," ujarnya.

Islah juga menyoroti calon manajer Kopdes yang harus dilatih menembak dan menjadi tentara, sesuatu yang di negara maju tidak berguna. Padahal, mereka seharusnya dibekali marketing, promosi, dan tata kelola keuangan. "Semua kekonyolan itu tercipta di masa pemerintahan ini. Saya berharap ada penyadaran agar kita tidak kembali diam melihat ketidakberesan," katanya.

Ia menutup dengan ajakan untuk tidak diam. "Karena diam tidak selamanya emas. Ketika kita diam terhadap kezaliman penguasa, kita bagian dari kultur perbudakan. Kita harus protes, ini negara milik bersama. Indonesia memiliki 17.000 pulau, 700 suku, 750 bahasa yang semuanya harus merasakan kenyamanan bersama," pungkas Islah.