PDIP Minta Pemerintah Kaji Matang Pembentukan Universitas Republik Indonesia

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mendorong pemerintah mengkaji secara matang rencana pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI). Menurutnya, kajian mendalam diperlukan agar tidak menimbulkan kontroversi dan tidak tumpang tindih dengan lembaga pendidikan serta pengembangan kepemimpinan yang sudah ada.

“Ya, seluruh kebijakan-kebijakan strategis pemerintah seharusnya melalui kajian yang mendalam agar tidak ada kontroversi di dalamnya. Dalam spiritnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah satu rangkaian di dalam politik pendidikan kita. Sebenarnya kalau kita melihat, Indonesia ini kan rumah bagi begitu banyak universitas,” ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (28/7).

Menurut Hasto, Indonesia telah memiliki banyak perguruan tinggi yang seharusnya diperkuat sesuai karakter dan keunggulan masing-masing. Diferensiasi antarkampus perlu diperjelas agar seluruh perguruan tinggi bergerak dalam irama yang sama.

“Itu yang harus kita perkuat diferensiasinya satu dengan yang lain, tetapi dalam gerak irama yang sama, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga mendorong riset dan inovasi, teknologi-teknologi tepat guna. Selama ini gap-nya yang ada di situ,” jelas Hasto.

Ia menilai persoalan utama pendidikan Indonesia saat ini bukan semata penambahan institusi baru, melainkan peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan karakter peserta didik, hingga penguatan daya saing sumber daya manusia.

“Nah, sehingga kualitas pendidikan ini yang menjadi persoalan utama dari bangsa Indonesia. Persoalan meningkatkan EQ anak didik kita, tapi juga kemudian emotional intelligence-nya, bagaimana kita membangun karakternya, itu yang menjadi skala prioritas, daya saing bagi pendidikan kita, pembangunan karakter, penguasaan IPTEK,” ujar dia.

Karena itu, Hasto meminta seluruh kritik terhadap kebijakan pemerintah didengarkan sebagai bahan evaluasi sebelum mengambil keputusan. Ia kemudian menyinggung keberadaan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang menurutnya sejak lama telah dipersiapkan sebagai lembaga untuk membentuk kepemimpinan nasional.

“Nah, untuk itu seluruh kritik-kritik yang diberikan terhadap suatu kebijakan itu harus didengarkan dengan baik. Sehingga dalam konteks meningkatkan leadership Indonesia, Bung Karno sudah mendirikan Lemhannas sebenarnya. Sehingga supaya tidak tumpang tindih,” kata Hasto.

“Lemhannas ini merupakan suatu gemblengan yang memadukan pemimpin nasional dan pemimpin dari daerah, baik sipil maupun militer, putra-putri bangsa yang terbaik, agar memiliki cara pandang geopolitik di dalam membangun kepemimpinan Indonesia dalam bidang apa pun, termasuk di dalam penguasaan IPTEK. Nah, PDI Perjuangan berpendapat bahwa hal-hal tersebut yang seharusnya dikedepankan terlebih dahulu,” sambungnya.

Hasto menyatakan, jangan sampai pembentukan URI bertumpang tindih dengan Lemhannas atau perguruan tinggi negeri (PTN) yang memang telah ada. Ia mencontohkan Universitas Pattimura dan Cenderawasih yang dibangun untuk mengembangkan kompetensi maritim.

“Iya, betul sekali. Karena setiap universitas dalam pandangan Bung Karno itu kan diletakkan dalam koridor strategis. Universitas merupakan City of Intellect. Misalnya Pattimura dan Cenderawasih, itu dibangun untuk membangun kompetensi dalam bidang maritim, sehingga menjadi pusat oseanografi terbesar di Asia,” jelas Hasto.

“Nah, City of Intellect seperti Universitas Pattimura dan Cenderawasih inilah yang harus kita dorong rohnya untuk dihidupkan kembali, sehingga kompartemen maritim itu dibangun di Indonesia bagian timur,” sambungnya.

Ia menambahkan, konsep tersebut juga berlaku bagi kampus-kampus lain yang memiliki kekhasan masing-masing, seperti IPB yang harus dikembalikan pada rohnya sebagai pusat riset pangan.

“Nah, demikian pula IPB, harus dikembalikan pada seluruh rohnya sebagai City of Intellect di dalam membangun kedaulatan pangan kita, riset-riset pangan kita harus dikembangkan di situ. Ini yang kemudian diferensiasi dalam universitas berdasarkan perencanaan koridor strategis ini yang harus disusun terlebih dahulu sebelum mendirikan lembaga-lembaga baru,” jelasnya.

Hasto juga menanggapi kritik publik yang menilai anggaran pendidikan lebih baik dialokasikan untuk kebutuhan lain seperti beasiswa maupun peningkatan kesejahteraan guru. Menurutnya, suara masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan pemerintah.

“Ya, PDI Perjuangan sependapat dengan suara-suara rakyat yang harus menjadi basis dalam kebijakan strategis pemerintah,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menegaskan kehadiran URI tidak akan mengubah fungsi Kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Brian mengatakan peran dan posisi URI akan dijelaskan lebih rinci oleh pimpinan universitas tersebut dalam waktu dekat.

“Enggak, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya, tidak ada. Jadi mungkin nanti dalam waktu dekat Pak Gubernur URI akan lebih menjelaskan lagi bagaimana peran dan posisinya,” kata Brian di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7).

Ia memastikan keberadaan URI tidak berarti menjadi lembaga yang membawahi seluruh kampus di Indonesia.

“Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak begitu,” tegasnya.