PDIP Kirim Kapal Laksamana Malahayati Bantu Korban Gempa NTT

PDI Perjuangan (PDIP) melepas kapal Laksamana Malahayati dari Cilegon menuju Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk membantu penanganan gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang melanda wilayah tersebut. Kapal armada medis dan logistik ini berangkat atas instruksi langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Kapal tersebut akan bergabung dengan tim Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) dan relawan kesehatan yang telah tiba lebih dulu di lokasi. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan hal ini saat pelepasan di Cilegon, Kamis (20/8/2026).

"Sesuai dengan arahan Ibu Megawati Soekarnoputri, hari ini PDI Perjuangan mengirimkan Kapal Laksamana Malahayati untuk bergabung bersama tim Baguna dan relawan kesehatan yang telah datang di wilayah bencana di Flores dan sekitarnya," kata Hasto.

Bantuan yang disalurkan tidak hanya berupa armada dan tenaga medis, tetapi juga obat-obatan, tenda pengungsian, serta kebutuhan khusus perempuan dan anak. Hasto menekankan bahwa kebutuhan kelompok rentan sering terabaikan dalam penanganan darurat.

"Ada beberapa bahan-bahan obat-obatan dan sesuai dengan kebutuhan, terutama untuk kebutuhan ibu-ibu dan anak-anak balita. Karena dalam mitigasi bencana, daftar yang dibuat oleh Ibu Megawati Soekarnoputri sering kali bantuan terhadap ibu-ibu, perempuan hamil, anak-anak balita, dan kebutuhan khusus perempuan ini sering kali terlewatkan," jelasnya.

PDIP menegaskan bahwa seluruh kerja kemanusiaan ini dilakukan tanpa membedakan latar belakang politik, suku, agama, atau status sosial korban. "Kapal Laksamana Malahayati ini akan melengkapi seluruh tim Baguna dan relawan kesehatan dan membantu rakyat tanpa membeda-bedakan apa pilihan politiknya, suku, agama, dan status sosial," tegas Hasto.

Di tengah respons darurat, PDIP juga menyoroti langkah pemerintah yang membuka posko donasi masyarakat. Hasto menilai negara seharusnya menjadi garda terdepan dengan mengalokasikan anggaran bencana yang matang dalam APBN, mengingat Indonesia berada di kawasan Ring of Fire yang rawan bencana.

"Seharusnya alokasi anggaran untuk bencana sosial itu sudah diprioritaskan. Karena kita negara kepulauan dengan potensi bencana yang cukup besar, apalagi kita berada di Ring of Fire," ujarnya.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan penanganan bencana tidak cukup hanya dengan respons darurat. Kebijakan yang komprehensif perlu mencakup tata ruang dan antisipasi dampak cuaca ekstrem seperti Super El Nino. "Maka negara seharusnya turun yang pertama untuk membantu rakyat dengan melakukan antisipasi terhadap berbagai bencana yang biasa terjadi. Dan untuk itu, dari sistem tata ruangnya, dari alokasi dana bantuan sosial dalam APBN, seharusnya lebih diprioritaskan," tuturnya.