BGN Tutup Permanen 833 Dapur Makan Bergizi Gratis karena Langgar Standar

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menutup permanen 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penutupan dilakukan karena pelanggaran berat dan ketidakmampuan memenuhi standar operasional.

Keputusan ini diumumkan langsung oleh Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (27/7/2026). Kebijakan tegas itu diambil setelah pengelola dapur mengabaikan tenggat waktu perbaikan kualitas yang telah diberikan pemerintah.

Alasan Utama Penutupan Permanen

Berdasarkan evaluasi ketat tim internal BGN, ratusan dapur tersebut ditutup karena sejumlah faktor fatal. Pertama, masalah higienitas dan sanitasi: kebersihan area dapur buruk dan tidak sesuai SOP kesehatan. Kedua, ditemukan insiden keracunan makanan pada penerima manfaat. Ketiga, kualitas makanan rendah dan tidak memenuhi standar gizi yang ditetapkan. Keempat, sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dapur tidak memenuhi persyaratan lingkungan.

Distribusi Wilayah Dapur yang Ditutup

Sebanyak 833 SPPG yang dihentikan operasionalnya tersebar di tiga wilayah utama Indonesia. Wilayah I (Sumatra) mencakup 98 dapur, Wilayah II (Jawa dan Madura) sebanyak 311 dapur, serta Wilayah III (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, Papua) sebanyak 424 dapur.

Kebijakan Tanpa Ganti Rugi dan Nasib Siswa

Sudaryono menegaskan bahwa sistem penutupan kali ini menerapkan sanksi mutlak. Berbeda dengan prosedur sebelumnya di mana dapur yang ditangguhkan masih menerima anggaran, kini seluruh dapur bermasalah langsung ditutup dan pemerintah tidak memberikan uang ganti rugi atau pembayaran insentif sama sekali.

Meskipun ratusan dapur ditutup, distribusi makanan untuk anak-anak sekolah dijamin tidak akan terhenti. BGN langsung mengalihkan porsi pelayanan makanan ke dapur SPPG terdekat lainnya yang berada di sekitar lokasi sekolah terdampak.

Bersih-Bersih Internal BGN

Selain menindak vendor dapur, langkah disiplin ini juga diiringi pemecatan massal di internal BGN. Sebanyak 261 pegawai non-ASN dan tenaga ahli diberhentikan, serta 9 ASN terancam dipecat karena terlibat pelanggaran berat seperti ketidakdisiplinan, indikasi judi online, hingga penyelewengan anggaran.