Kepala Dapur Makan Bergizi Gratis Resmi Berstatus Abdi Negara

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa seluruh kepala dapur yang bertugas dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) berstatus sebagai abdi negara. Mereka diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan berada di bawah naungan BGN.

BGN saat ini telah menyiapkan puluhan ribu dapur untuk program tersebut. Setiap dapur yang aktif dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). "Dalam pemenuhan makan bergizi gratis ini kami telah di-equipped sejumlah 27.000 sekian dapur, yang di dalam dapur yang aktif itu ada Kepala SPPG, yang statusnya adalah sebagai P3K, sehingga status Kepala Dapur adalah abdi negara," kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (27/7).

Dengan status tersebut, Sudaryono menuntut para kepala dapur untuk bekerja dengan baik, bersih, dan selalu memperhatikan setiap menu yang tersaji. "Sehingga penting bagi kami memastikan abdi negara di setiap dapur itu kemudian bekerja dengan sebaik-baiknya, sebersih-bersihnya, dan memastikan menu yang tersaji itu adalah baik. Karena Kepala SPPG adalah pegawai kami, abdi negara di bawah Badan Gizi Nasional," jelasnya.

Sudaryono juga memberikan peringatan keras bagi kepala dapur yang menerima atau meminta fee tambahan dari mitra. Ia menyebut tindakan itu termasuk gratifikasi dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. "Saya sampaikan di sini, kepala dapur mana pun siapa pun itu, manakala dia mendapatkan atau meminta fee atau meminta tambahan dari mitra atau dari yayasan, itu adalah tindak pidana gratifikasi. Karena kepala dapur adalah P3K, adalah abdi negara. Jadi kalau minta fee, minta tambahan penghasilan dari mitra atau dari yayasan, itu tindak pidana gratifikasi atau tindak pidana korupsi," tegas Sudaryono.