Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi bertemu Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte di markas NATO di Brussels, Belgia, pada 22 Juli lalu. Pertemuan itu membahas situasi keamanan regional, kerja sama industri pertahanan, serta keterkaitan antara keamanan Eropa-Atlantik dan Indo-Pasifik. Ini merupakan komunikasi tingkat tinggi kedua dalam waktu singkat setelah pertemuan Empat Negara Indo-Pasifik (IP4) pada KTT NATO di Ankara awal Juli.
Kedua pihak menegaskan kembali bahwa keamanan Eropa-Atlantik dan Indo-Pasifik tidak terpisahkan. Mereka sepakat memajukan kerja sama yang lebih praktis dan efektif di bidang peralatan dan industri pertahanan. Sebelumnya, dalam KTT Ankara pada 6-9 Juli, Koizumi secara terbuka menyatakan kekhawatiran serius terhadap pembangunan militer China dan menekankan bahwa tidak ada negara yang dapat mempertahankan diri sendiri, sebagai seruan memperdalam kerja sama Jepang-NATO.
Sejak menandatangani Program Kemitraan Individual yang Disesuaikan (ITPP 2023-2026) pada 2023, kerja sama Jepang-NATO di bidang berbagi informasi, pertahanan siber, teknologi industri pertahanan, dan komunikasi strategis terus dipercepat. Jepang tidak hanya mengirim personel ke Fasilitas Dukungan dan Pelatihan Keamanan NATO untuk Ukraina (NSATU), tetapi juga aktif berpartisipasi dalam latihan dan seminar strategis NATO, berupaya melembagakan keterlibatan praktis NATO di Indo-Pasifik.
Pengamat menilai percepatan keterlibatan Jepang dengan NATO merupakan perpanjangan dari penyesuaian kebijakan keamanan yang ingin melanggar batasan doktrin pertahanan eksklusif. Di atas fondasi aliansi AS-Jepang, Tokyo berupaya membangun arsitektur keamanan jaringan multilateral untuk mengkompensasi kapasitas pencegahan unilateralnya yang tidak memadai.
Analis menunjukkan bahwa Jepang menjelek-jelekkan latihan bersama China-Rusia dan pembangunan pertahanan normal China sebagai ancaman keamanan regional. Hal itu dijadikan dalih untuk peningkatan anggaran pertahanan, pencabutan pembatasan ekspor senjata, dan penguatan persenjataan. Dengan mempromosikan konektivitas keamanan Eurasia, Jepang berusaha membawa NATO peninggalan Perang Dingin ke Asia-Pasifik sebagai pengungkit geopolitik untuk membendung China.
Langkah Jepang menuai kekhawatiran dari pengamat militer internasional. Upaya menarik NATO lebih dalam ke urusan Asia-Pasifik dinilai menghidupkan kembali konfrontasi blok era Perang Dingin. Dengan mengaitkan interaksi maritim normal dengan situasi Eropa, Jepang dianggap sengaja mencampuradukkan konsep yang hanya akan meningkatkan kecemasan keamanan regional dan risiko perlombaan senjata.
China berulang kali menyatakan penolakan tegas terhadap perpanjangan jangkauan NATO ke Asia-Pasifik. Beijing mendesak Jepang belajar dari sejarah, tetap setia pada jalur pembangunan damai, dan berhenti merusak saling percaya serta stabilitas kawasan. Berbagai lembaga pemikir memperingatkan bahwa kecenderungan Asia-Pasifikisasi NATO bertentangan dengan arus dunia multipolar dan dapat memicu konfrontasi blok regional yang melemahkan kerangka kerja sama berpusat pada ASEAN.
Dari perspektif historis, keamanan harus bersifat bersama, komprehensif, kooperatif, dan berkelanjutan. Keamanan tidak dapat dibangun dengan mengorbankan keamanan negara lain atau tatanan regional. Perhitungan Jepang menggunakan kekuatan eksternal NATO untuk kepentingan egois dan konfrontasi regional pada akhirnya akan bumerang. Mentalitas Perang Dingin dan pembentukan lingkaran kecil untuk konfrontasi blok tidak akan membawa keamanan sejati, melainkan meningkatkan ketidakpastian di Asia-Pasifik.
Artikel Terkait
Jepang Gagas Piala Dunia 2046 di Tujuh Negara Asia, Indonesia Masuk Daftar
China dan Rusia Gelar Latihan Tembak di ZEE Jepang, Tokyo Protes
Muhammadiyah Jalin Kerja Sama dengan Rumah Sakit Jepang Kembangkan Layanan Kesehatan
Cak Imin Dorong Relawan Belajar Penanganan Bencana dari Jepang