Survei SMRC: Kepuasan terhadap Prabowo Anjlok, Legitimasi Mulai Terkikis

Menjelang petang, Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) merilis survei terbaru yang menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo melorot tajam. Hanya 51,1 persen responden yang menyatakan puas dengan kinerja pemerintahannya. Survei yang dilakukan pada 5–19 Juli 2026 ini menjadi alarm bagi legitimasi pemerintahan yang baru berjalan sembilan bulan.

Pada November 2025, tingkat kepuasan masih mencapai 81,2 persen. Namun dalam waktu sembilan bulan, angka itu merosot 30,1 persen. Sebaliknya, ketidakpuasan melonjak dari 16 persen menjadi 46,9 persen. Selisih antara kelompok puas dan tidak puas kini hanya 4,2 poin persentase dengan margin of error sekitar 3,7 persen, masyarakat nyaris terbelah dua.

Dukungan yang tersisa pun tidak kokoh. Hanya 4,8 persen responden yang sangat puas, sementara 46,3 persen merasa cukup puas. “Cukup puas” dan “tidak puas” memiliki batas tipis; mereka yang cukup puas bisa dengan cepat berbalik menjadi tidak puas jika kondisi ekonomi memburuk.

Faktor ekonomi menjadi pemicu utama. Hanya 15,7 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional baik atau sangat baik, sementara 49,4 persen menyatakan buruk atau sangat buruk. Angka penilaian negatif ini merupakan yang tertinggi dalam survei SMRC selama tujuh tahun terakhir. Sebanyak 45,8 persen responden merasa ekonomi sekarang lebih buruk dibanding tahun lalu, dan hanya 19,7 persen yang melihat perbaikan.

Kemerosotan ekonomi mulai merembet ke penilaian tata kelola. Sebanyak 42,8 persen responden menilai kondisi politik buruk, dan 37,6 persen menilai penegakan hukum buruk. Masyarakat tidak lagi sekadar mengeluh soal ekonomi, tetapi mulai menyimpulkan bahwa negara tidak berada di jalur yang benar.

Legitimasi Berbasis Kinerja

Dukungan terhadap Prabowo tampak kondisional: masyarakat akan mendukungnya selama pemerintah mampu menjaga stabilitas harga, keamanan ekonomi, dan pemerintahan efektif. Ketika harapan itu tak terpenuhi, dukungan menyusut cepat. Meski demikian, hubungan kausal antara kepuasan dan kondisi ekonomi, politik, serta hukum hanya berdasarkan tiga titik data belum cukup kuat untuk menyimpulkan kausalitas. Namun, terkikisnya legitimasi jelas terlihat.

Prabowo mungkin masih didukung mayoritas tipis, tetapi legitimasinya rapuh. Jika ekonomi tidak membaik, tingkat kepuasan kemungkinan akan terus turun.

Tak pelak, argumen ad hominem akan digunakan untuk membantah survei ini. Saiful Mujani, pendiri SMRC, dikenal sebagai pengkritik Prabowo dan pernah melontarkan pernyataan kontroversial yang membawanya ke ranah hukum. Prabowo sendiri baru-baru ini menyebut wartawan, akademisi, pengamat, dan LSM sebagai “londo ireng” dan menuduh mereka bekerja untuk kepentingan asing.

Secara kualitatif, sulit membantah temuan SMRC. Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintahan menunjukkan inkompetensi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diunggulkan justru menjadi sarang korupsi. Dadan Hindayana, yang diberi bintang kehormatan, terjerat kasus korupsi. Penggantinya, Nanik S. Deyang, mundur setelah enam minggu menjabat dengan alasan kesehatan, dan kekayaannya mulai disorot media sosial.

Febri Febriansyah, ketua Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), juga terjerat mega korupsi dengan temuan ratusan miliar rupiah dan emas di rumahnya. Sebelumnya, Jampidsus dan Satgas PKH memamerkan triliunan rupiah uang sitaan di depan Prabowo, yang dengan bangga mengumumkan kesuksesan program pengalihan jutaan hektar kebun sawit ke PT Agrinas Palma.

Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga bermasalah: pengadaan tanpa akuntabilitas, pemanfaatan militer untuk pembangunan gedung, dan ketidaktransparanan. Sementara Danantara, sovereign wealth fund yang konon bernilai 1 triliun dolar AS, hanya bertanggung jawab kepada presiden dan tidak memasukkan keuntungan ke neraca negara.

Akibatnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terjun bebas terpotong 30 persen dibanding tahun lalu. Rupiah mencapai titik terendah dalam sejarah terhadap dolar AS. Harga-harga melambung, daya beli menurun, pabrik tutup, dan PHK meningkat.

Survei Tandingan

Pemerintahan Prabowo pasti akan mengeluarkan survei tandingan dengan hasil lebih baik, diamplifikasi lewat buzzer dan media menggunakan dana pembayar pajak. Ironisnya, rakyat harus membayar untuk diyakinkan bahwa keadaan baik-baik saja.