Di tengah peluncuran Mitsubishi Xforce Hybrid yang menandai langkah baru elektrifikasi, pabrikan otomotif masih menyimpan harapan besar agar segmen kendaraan hibrida mendapat insentif tambahan dari pemerintah. Presiden Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Sales Indonesia (MMKSI), Atsushi Kurita, menyampaikan hal ini langsung di sela-sela acara peluncuran di Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Kurita mengakui bahwa pasar otomotif domestik masih cukup menantang. Ia berharap pemerintah segera memberikan dukungan untuk pemulihan pasar, tidak hanya bagi Mitsubishi tetapi untuk seluruh pemain otomotif. "Saya tahu pemerintah sudah memulai untuk membuat penelitian internal, saya mengharapkan pemerintah memberikan dukungan untuk pemulihan pasar. Bukan hanya untuk Mitsubishi, tetapi seluruh pemain otomotif," ujarnya.
Menurut Kurita, dukungan pemerintah dalam adopsi kendaraan ramah lingkungan, apa pun teknologinya, akan berdampak positif terhadap pertumbuhan industri otomotif nasional. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang adil dan merata. "Kalau memang ada support dari pemerintah untuk industri otomotif, itu harus secara fair. Tidak spesifik kepada brand, segmen, varian, model tertentu, tetapi harus merata karena itu akan memotivasi pasar untuk berkembang dengan lebih baik lagi," paparnya.
Dengan adanya insentif, Kurita yakin daya beli masyarakat akan meningkat. "Kami akan sangat senang sekali bila insentif yang diharapkan ini untuk meningkatkan otomotif di Indonesia bisa segera dikeluarkan oleh pemerintah," ujarnya.
Model hibrida terbaru Mitsubishi Xforce HEV menjadi tumpuan baru MMKSI untuk memperlebar portofolio produk elektrifikasi di Tanah Air. Sebelumnya, perusahaan sudah mengerahkan Outlander PHEV dan L100 BEV. Kurita menargetkan penjualan hingga 1.000 unit per bulan untuk varian hybrid maupun ICE, terutama setelah ajang GIIAS.
Senada dengan Kurita, Vice Chairman Market Development Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Jongkie Sugiarto, juga menyuarakan alasan kendaraan hibrida layak mendapat insentif. "Kenapa? Mobil hybrid dan plug-in hybrid maupun REEV itu tetap memenuhi lima kriteria. Pertama, mereka sudah hemat bahan bakar, mesin ICE jarang jalan dan kedua itu otomatis jadi rendah polusi," kata Jongkie di Kuningan, Jakarta, Senin (13/7/2026).
Ia menambahkan, kendaraan hibrida lebih fleksibel karena tidak memerlukan infrastruktur pengisian daya seperti mobil listrik murni. "Kemudian tidak perlu (wajib menyediakan) charging station yang kurang sekarang ini, dan harganya ini lebih terjangkau dibanding full BEV karena kapasitas baterainya kecil," jelas Jongkie.
Jongkie juga menyoroti potensi nilai industri dari kendaraan hibrida rakitan lokal (CKD) terhadap ekosistem manufaktur otomotif nasional. "Lalu terpenting adalah mobil-mobil hybrid ini masih banyak menggunakan komponen ICE. Jadi industri seperti pembuat knalpot dan semacamnya tidak tutup, itu kan yang terjadi di Thailand, jangan sampai begitu," paparnya.
Ia pun mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif untuk mobil hybrid, PHEV, dan REEV, meskipun tidak harus sama dengan BEV. "Tolong dikasih, enggak usah sama dengan BEV juga, tetapi yang penting dikasih karena ini juga bagus," pungkas Jongkie.
