Pemprov Jateng Petakan Daerah Rawan Kekeringan, Bantuan Air Bersih Terus Disalurkan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memetakan daerah-daerah yang mengalami kekeringan sebagai langkah awal penanganan bencana musim kemarau. Gubernur Ahmad Luthfi menyatakan bahwa para bupati dan wali kota telah membuat pemetaan wilayah terdampak. "Prinsipnya, bupati dan wali kota sudah punya data. Tinggal kita mengeksekusi kegiatannya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (16/7/2026).

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng, sebanyak 16 kabupaten/kota telah menetapkan status siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Sukoharjo, Demak, Temanggung, Brebes, Kendal, Sragen, Banjarnegara, Purbalingga, Grobogan, Semarang, Pemalang, Wonosobo, Purworejo, Wonogiri, Kota Salatiga, dan Kota Tegal.

Hasil pemetaan akan ditindaklanjuti bersama dinas terkait. Penanganan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan setiap wilayah. Sejak 5 Juni hingga 14 Juli 2026, bantuan air bersih telah disalurkan sebanyak 3.258.000 liter melalui 660 tangki. Bantuan itu menjangkau 30.378 kepala keluarga atau sekitar 81.297 jiwa di 15 kabupaten, yakni Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Sragen, Grobogan, Jepara, Demak, Semarang, dan Pemalang.

Penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan oleh Pemprov Jateng, tetapi juga berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten setempat, BPJS Kesehatan, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, dan BUMD Tirta Satria melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Semangat gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi bencana.

Pemprov Jateng telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur tentang Antisipasi Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan sejak 9 Juni 2026. Surat edaran itu menjadi pedoman untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pemerintah daerah selama musim kemarau.

Luthfi menambahkan, pembahasan teknis penanganan kekeringan masih terus dilakukan bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Dengan pemetaan yang sudah tersedia, ia meminta setiap daerah segera menyiapkan langkah operasional agar masyarakat tetap memperoleh akses air bersih.