BPJS Kesehatan Catat Biaya Layanan JKN Rp191,3 Triliun pada 2025, Seperempatnya untuk Penyakit Katastropik

BPJS Kesehatan mencatat biaya pelayanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai Rp191,3 triliun sepanjang 2025. Dari jumlah tersebut, 26,42 persen digunakan untuk pembiayaan penyakit katastropik yang sebagian besar sebenarnya dapat dicegah melalui pola hidup sehat dan deteksi dini.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan pihaknya akan terus mengoptimalkan upaya promotif dan preventif, meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan kolektabilitas iuran, serta memperkuat pengendalian biaya. Hal ini dilakukan agar Program JKN tetap berkelanjutan dan mampu memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

“Hal tersebut menunjukkan bahwa Program JKN merupakan instrumen penting dalam memperkuat perlindungan sosial sekaligus mendukung produktivitas nasional. Di sisi lain, BPJS Kesehatan menyadari bahwa keberlanjutan Program JKN perlu dijaga seiring meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat,” ujar Pujo dalam Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025 yang diselenggarakan di Jakarta dan disiarkan melalui Zoom, Kamis (2/7).

Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk Indonesia. Sepanjang tahun 2025, Program JKN juga mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan atau rata-rata lebih dari 1,9 juta layanan setiap hari.

BPJS Kesehatan bermitra dengan 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dan 6.190 fasilitas kesehatan penunjang di seluruh Indonesia.

Dari sisi keuangan, aset bersih Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tercatat sebesar Rp30,04 triliun pada akhir 2025 dengan kemampuan memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan. Hasil investasi DJS Kesehatan mencapai Rp3,94 triliun, sementara BPJS Kesehatan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut pada tahun buku 2025.

BPJS Kesehatan juga mengutip kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) yang menyebut Program JKN berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga Rp129 triliun, menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja, menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan pada periode 2018–2019, serta melindungi sekitar 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin akibat beban biaya kesehatan.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, mengatakan keberlanjutan Program JKN masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari pembiayaan hingga perluasan kepesertaan aktif. “Di sisi lain, terdapat berbagai tantangan ke depan yang perlu dihadapi bersama, khususnya dalam menjaga keberlanjutan finansial Program JKN, meningkatkan kualitas layanan, memperluas kepesertaan aktif, dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat Program JKN dapat terus dirasakan oleh masyarakat,” ucap Stevanus.