AS Tolak Rencana Iran Pungut Tarif di Selat Hormuz, Rubio Sebut Langgar Hukum Internasional

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, dengan tegas menyatakan bahwa Washington tidak akan pernah menerima pungutan tarif yang direncanakan Iran atas Selat Hormuz. Jalur air strategis yang menjadi urat nadi perdagangan minyak dunia ini kembali menjadi titik api dalam negosiasi yang tengah berlangsung antara kedua negara. Perselisihan mengenai selat tersebut, ditambah dengan isu inspeksi nuklir dan program rudal, telah menjadi sumber utama ketegangan dalam upaya diplomatik untuk mengakhiri perang di Timur Tengah.

AS dan Iran sebelumnya telah menandatangani perjanjian pendahuluan untuk menghentikan konflik. Putaran pertama pembicaraan telah rampung digelar di Swiss, membuka ruang negosiasi selama 60 hari yang akan membahas tiga agenda besar: pencabutan sanksi, program nuklir Iran, dan masa depan Selat Hormuz. Selama perang dengan AS-Israel, blokade yang dilakukan Iran atas selat tersebut sempat membuat harga minyak global melonjak drastis. Namun, sejak kesepakatan damai diteken, lalu lintas kapal mulai menunjukkan peningkatan.

Pemerintah Iran berkali-kali menegaskan akan mempertahankan kendalinya atas selat yang menjadi rute pelayaran bagi seperlima pasokan minyak global itu. Pada Selasa (23/6), Iran dan Oman dua negara yang berbagi wilayah Selat Hormuz mengeluarkan pernyataan bersama. Mereka menyatakan akan mengkaji administrasi jalur perdagangan dan biaya yang akan dikenakan untuk layanan, sembari tetap menegaskan kedaulatan masing-masing atas selat tersebut.

Pernyataan itu langsung mendapat respons keras dari Rubio. Saat memulai tur regionalnya di Uni Emirat Arab, ia menegaskan penolakan Washington.

“Ini adalah jalur air internasional. Tidak ada negara yang diizinkan untuk memungut tarif atau biaya di jalur air internasional,” tegas Menlu AS itu, sebagaimana dilansir kantor berita AFP, Rabu (24/6/2026). Ia menambahkan bahwa dirinya yakin “semua negara di kawasan ini akan setuju” dengan sikap tersebut.