PKB Sepakat PDIP: Istilah Oposisi Tak Dikenal dalam Sistem Presidensial

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, menyatakan sepakat dengan pandangan Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, bahwa istilah oposisi tidak dikenal dalam sistem pemerintahan presidensial. Namun, di tengah situasi politik saat ini, ia menekankan bahwa pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat membutuhkan soliditas serta sikap yang tegas dari seluruh partai politik.

“Ya bagus saja, tidak ada masalah. Yang jelas di dalam praktik politik kita ini juga tidak dikenal, saya paham betul tidak ada oposisi. Itu tidak ada di konstitusi. Tapi juga tidak ada partai penyeimbang. Tidak dikenal di sistem kita,” ujar Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Dalam pernyataannya, Jazilul menyoroti pentingnya menjaga kebersamaan dan kekompakan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah berjuang keras untuk menuntaskan visi dan misi pemerintahannya.

“Oleh sebab itu, menurut saya yang penting kita jaga kebersamaan, kekompakan di mana pun posisinya. Kita tidak sedang berpolemik. Ini hanya menyampaikan pesan bahwa Presiden Prabowo dan pemerintah sedang berjuang keras untuk mewujudkan visi dan misinya. Itu saja,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengimbau seluruh kader partai dan politisi untuk tetap menyampaikan pendapat, namun mengingatkan bahwa soliditas jauh lebih utama. “Kita semua tentu boleh saja menyampaikan pendapatnya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah soliditas dan kekompakan karena menghadapi tantangan yang berat ini membutuhkan siapa pun, pihak mana pun, publik, partai politik, organisasi kemasyarakatan, semuanya, mahasiswa, membutuhkan itu,” sambungnya.

Jazilul menegaskan bahwa pemerintah, presiden, dan DPR memerlukan soliditas serta sikap yang tegas. Ia mengaku hanya menyampaikan pandangan pribadi bahwa sebaiknya PDIP tidak bersikap abu-abu dalam menentukan posisi politiknya.

“Wah saya tidak tahu kalau soal itu ya, tetapi setidaknya kita tahu semua bahwa pemerintah, Presiden, DPR, itu butuh soliditas dan kekompakan dan tegas sikapnya. Kira-kira begitu, hanya itu saja,” ungkap Jazilul.

“Ya saya tidak tahu soal itu karena partainya kan masing-masing. Saya bukan koordinator juga, saya bukan koordinator, saya tidak paham soal itu. Saya hanya menyampaikan apa yang menjadi pandangan saya. Saya pikir itu,” tambahnya.

Sementara itu, pernyataan Jazilul sebelumnya yang meminta PDIP bersikap tegas terhadap pemerintahan Prabowo mendapat respons dari Deddy Sitorus. Ketua DPP PDIP itu justru meminta Jazilul untuk lebih fokus mengurus partainya sendiri ketimbang mencampuri urusan internal partai lain.

“Lebih baik Jazilul urus partainya sendiri daripada mengurusi orang lain. Sikap dan posisi PDI Perjuangan itu merupakan keputusan organisasi melalui Kongres, Rakernas, dan institusi Ketua Umum sebagai pemegang mandat prerogatif,” kata Deddy kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).

Deddy juga mengkritik penggunaan istilah oposisi yang dilontarkan Jazilul. Menurutnya, konsep oposisi lebih lazim dalam sistem pemerintahan parlementer, bukan presidensial seperti yang dianut Indonesia. “Mungkin dia perlu menambah literasi lebih banyak soal sistem pemerintahan terutama terkait parlementer versus presidensial. Terminologi oposisi hanya dikenal dalam sistem parlementer yang biasanya terdiri dari dua kubu partai dominan dengan ideologi yang saling bertentangan. Sehingga ketika satu koalisi partai menang dalam pemilu, maka koalisi partai langsung menjadi oposan di parlemen dengan membentuk kabinet bayangan,” jelasnya.