PDIP Dinilai Masih Ambigu soal Sikap ke Pemerintahan Prabowo, Demokrat dan PKB Desak Kejelasan

Posisi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai masih abu-abu dan membingungkan oleh sejumlah kalangan partai politik. Ketua Fraksi PKB DPR, Jazilul Fawaid, menjadi salah satu pihak yang menyoroti sikap ambigu tersebut, mendesak partai berlambang banteng itu untuk mengambil posisi yang jelas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Juru Bicara sekaligus Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, yang menyebut ketidaktegasan PDIP justru memicu kebingungan di kalangan publik.

Herzaky menegaskan bahwa persoalan utama bukanlah apakah PDIP memilih mendukung atau tidak mendukung pemerintah, melainkan bagaimana sikap itu dikomunikasikan secara gamblang kepada masyarakat. Menurutnya, pernyataan politik tanpa diikuti tindakan nyata hanya akan menambah spekulasi.

“Ya kalau dari Demokrat sendiri, bagi kita ini kan bagi masyarakat sebenarnya tidak masalah, masalah mendukung atau tidak mendukungnya, ya, sikap PDIP kepada pemerintahan, mendukung atau tidak mendukung. Tapi yang paling penting itu bagaimana benar-benar bisa dikomunikasikan kepada masyarakat bahwa sikapnya mendukung atau tidak mendukung, itu satu. Yang kedua, bagaimana implementasinya,” ujar Herzaky kepada wartawan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (20/6/2026).

Herzaky kemudian membandingkan situasi tersebut dengan pengalaman Demokrat yang selama sembilan tahun berada di luar pemerintahan. Ia menuturkan bahwa partainya memilih sikap yang tegas dan terbuka, termasuk dalam menyampaikan kritik. Menurutnya, kejelasan posisi politik justru memudahkan publik untuk memahami arah perjuangan sebuah partai.

“Kalau Demokrat ini kan kita berpengalaman selama ini di luar pemerintahan, sebelumnya selama sembilan tahun dan kita mengambil sikap yang tegas dan jelas. Kita menyampaikan kritik, kita juga tegas di situ,” tutur Herzaky.

Meski menghormati keputusan PDIP, Herzaky menekankan bahwa publik membutuhkan kejelasan. Ia menilai banyak pihak saat ini bertanya-tanya apakah PDIP berada di dalam atau di luar pemerintahan. Sikap politik, lanjutnya, tidak cukup hanya disampaikan lewat pernyataan, tetapi harus tercermin dalam tindakan sehari-hari, baik di parlemen maupun dalam merespons isu-isu publik.

“Bukan hanya dalam bentuk statement saja, tapi juga bagaimana tadi kalau kita berbicara mengenai bahwa bukan sekadar sikap mendukung atau tidak mendukung, tetapi komunikasinya juga kepada publik secara jelas. Yang kedua adalah bagaimana implementasi dalam kesehariannya, ya apakah itu di parlemen, apakah itu di isu-isu yang menjadi concern publik hari ini,” tegas Herzaky.

Ia menambahkan bahwa ketidakjelasan posisi politik membuat masyarakat sulit membedakan mana pihak yang berada di pemerintahan dan mana yang menjadi penyeimbang. “Masyarakat tidak bisa melihat dengan jelas nih, sebenarnya hari ini yang di pemerintahan siapa, kemudian penyeimbangnya yang mana. Nah ini hari ini yang kemudian kita lihat masih belum clear. Banyak juga teman-teman yang menanyakan, ‘Jadi sebenarnya ini di dalam apa di luar?’ Wah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid secara khusus meminta PDIP untuk segera menentukan sikap. Ia menegaskan bahwa semua pihak saat ini tengah berjuang keras mewujudkan program-program pemerintahan Prabowo, sehingga sikap yang tidak jelas justru mengganggu konsolidasi nasional.

“Saya harap mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata,” kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6).

Menanggapi desakan tersebut, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa partainya telah mengambil keputusan kongres untuk menjadi partai penyeimbang di luar pemerintahan. “Partai penyeimbang di luar pemerintahan. Itu keputusan kongres partai,” ujar Andreas kepada wartawan, Jumat (19/6).

Pernyataan Andreas itu sekaligus menjadi penegasan bahwa PDIP tidak berada dalam koalisi pemerintahan Prabowo, meskipun sejumlah pihak masih mempertanyakan konsistensi sikap tersebut dalam praktik politik sehari-hari.