BGN Sisir Anggaran 2025, Hentikan Belanja Tak Bermanfaat Demi Efisiensi Program Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan penelusuran menyeluruh terhadap seluruh pos belanja sepanjang tahun 2025 sebagai langkah efisiensi anggaran, dengan komitmen tegas untuk tidak mengulangi pengadaan yang dinilai kurang memberikan manfaat atau tidak berdampak langsung terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini sedang mengevaluasi setiap pengeluaran yang telah dilakukan sepanjang tahun lalu. Hasil evaluasi tersebut, menurut dia, akan menjadi landasan utama dalam menyusun anggaran dan program kerja ke depan.

“Secara umum, semua yang sudah dikeluarkan pada 2025 sudah kami sisir satu per satu,” kata Agustina di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).

Ia menjelaskan, apabila pada tahun 2026 terdapat rencana belanja dengan keluaran atau manfaat yang serupa dengan pengadaan di tahun sebelumnya, maka anggaran tersebut tidak akan dieksekusi kembali. “Kalau di 2026 ini ada belanja BGN yang output-nya kurang lebih sama dengan yang di 2025, itu di 2026 tidak akan kami eksekusi. Itu salah satu bentuk efisiensi juga,” ujarnya.

Salah satu pos pengadaan yang sempat menjadi sorotan publik adalah pembelian motor listrik untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Meski demikian, Agustina enggan merinci satu per satu jenis barang yang tengah dievaluasi. Ia hanya menegaskan bahwa BGN akan memaksimalkan pemanfaatan barang yang sudah terlanjur dibeli pada 2025. Sementara itu, untuk pengadaan baru, lembaganya akan lebih selektif agar tidak mengulang belanja yang dinilai kurang memberikan manfaat.

“Kami tidak ingin mengulangi juga belanja yang kurang bermanfaat, bahkan tidak bermanfaat, seperti yang terjadi pada 2025. Itu salah satu bentuk efisiensi anggaran,” katanya.

Di sisi lain, Agustina yang akrab disapa Sari mengungkapkan bahwa sebagian anggaran BGN saat ini telah diblokir oleh Kementerian Keuangan melalui mekanisme tertentu. Akibatnya, sejumlah rencana belanja tidak bisa langsung dieksekusi tanpa persetujuan lebih lanjut. “Di beberapa mata anggaran itu sudah dimasukkan oleh Kemenkeu di dalam RO yang masuk di BA BUN, itu adalah bentuk blokir. Jadi tidak boleh dibelanjakan dulu oleh kami,” ujarnya.

Selain itu, terdapat pula anggaran yang masuk dalam kategori direktif presiden sehingga penggunaannya memerlukan izin khusus. Menurut dia, kondisi tersebut membuat total anggaran efektif yang dapat digunakan BGN saat ini sudah berkurang dari pagu awal. “Jadi sekarang ini sudah ada angkanya yang memang sudah berkurang dari 268 itu sebenarnya. Bukan Rp268 triliun lagi, karena tadi sudah diambil,” imbuhnya.