Pembangunan 93 Sekolah Rakyat Hampir Rampung, Target Beroperasi Juli 2026

Proses pembangunan 93 unit Sekolah Rakyat hampir rampung dan ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru Juli 2026. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa fase krusial ini memerlukan perhatian lintas sektoral dan kolaborasi erat dengan pemerintah daerah sebagai kunci sukses transisi serta operasional program prioritas Presiden tersebut.

“Masing-masing ada yang masih tetap berada di sekolah rintisan, tapi ada sebagian lagi yang akan menggunakan gedung permanen. Untuk itu diperlukan kolaborasi dan koordinasi yang baik agar masa transisi ini bisa kita lalui dengan baik,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Kamis (18/6/2026).

Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen yang digelar di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial, pada Rabu (17/6/2026). Acara tersebut dihadiri oleh 126 perwakilan pemerintah daerah dari 93 kabupaten dan kota yang menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat permanen.

Gus Ipul mengungkapkan, sebanyak 48.975 bakal calon siswa telah terjangkau program Sekolah Rakyat, melampaui kuota awal yang ditetapkan sebanyak 32.640 siswa. Capaian ini terjadi di tengah progres pembangunan 93 sekolah permanen yang kini telah mencapai 78,75 persen.

Secara nasional, pada tahun ajaran 2026/2027 akan beroperasi sebanyak 178 Sekolah Rakyat. Jumlah itu terdiri dari 93 sekolah permanen, 77 sekolah rintisan tahun 2025, dan 8 sekolah rintisan baru tahun 2026. Dari sisi kesiapan fisik, 69 lokasi telah rampung dan 24 lainnya sudah dapat difungsikan.

Meski demikian, Gus Ipul menekankan bahwa tantangan tidak berhenti pada selesainya pembangunan fisik. “Gedung selesai bukan berarti sekolah siap. Bagaimana memindahkan siswa, menerima siswa baru, dan memastikan dukungan di tahap awal itu yang menentukan,” tegasnya.

Antusiasme masyarakat yang tinggi menjadi indikator sekaligus tantangan tersendiri. Dari total 48.975 anak yang telah terdata, mayoritas berasal dari kelompok paling rentan. Sebanyak 85,8 persen di antaranya merupakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), dan 77,6 persen berasal dari desil 1-2 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN). Sebagian dari mereka bahkan sebelumnya tidak pernah mengenyam pendidikan.

“Yang kita lihat bukan hanya capaian akademik, tapi perubahan anak-anak ini. Mereka sekarang jauh lebih sehat, lebih disiplin, lebih percaya diri, dan punya harapan terhadap masa depan,” jelas Gus Ipul.

Memasuki masa transisi menuju operasional penuh, peran pemerintah daerah menjadi penentu. Hal ini terutama dalam penetapan siswa, pembentukan tim transisi, hingga dukungan tenaga pengajar dan sosialisasi kepada masyarakat. “Bisa jadi di tempat yang baru kita masih mengalami kekurangan tenaga kependidikan. Maka itu kita butuh bantuan dari daerah, guru-guru sementara untuk tahap awal ini,” paparnya.

Pemerintah juga telah menetapkan tujuh langkah percepatan menuju 14 Juli, mulai dari penetapan siswa, sosialisasi masyarakat, hingga mobilisasi guru dan siswa. Dalam waktu yang semakin terbatas, kecepatan respons daerah menjadi faktor kunci. “Tujuh langkah ini sudah terkunci dalam jadwal. Yang bisa kita kendalikan adalah kecepatan respon pemda di setiap tahap,” ucap Gus Ipul.

Selain kesiapan teknis, pemerintah menekankan pentingnya jaring pengaman bagi siswa. Hal ini mencakup layanan kesehatan, dukungan psikologis, pendamping sosial, hingga aspek keamanan lingkungan sekolah.

Sementara itu, perwakilan Kabupaten Boalemo, Syafrudin Kadir Lamusu, menyatakan kesiapan daerahnya untuk mempercepat tindak lanjut di lapangan. “Kami akan menindaklanjuti percepatan pembangunan gedung fisik serta mendorong adanya sosialisasi dan penyerapan siswa-siswi yang sesuai kriteria,” tegasnya.

Senada dengan itu, perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan langkah konkret pada aspek transisi kelembagaan. “Kami akan menindaklanjuti proses transisi dari sekolah rintisan ke sekolah permanen melalui penerbitan SK transisi,” pungkasnya.

Rapat koordinasi tersebut ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman secara simbolis oleh perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dan Kota Palangkaraya, serta diikuti oleh seluruh perwakilan daerah lainnya. Ke depan, Kementerian Sosial juga akan membuka akses publik melalui kegiatan open house Sekolah Rakyat sebagai bentuk transparansi sekaligus penguatan dukungan masyarakat.