Kementan Bantah Rekrutmen Petugas Sensus Pertanian 2026, Peringatkan Masyarakat soal Modus Penipuan Baru

Kementerian Pertanian membantah keras informasi yang tengah ramai beredar di media sosial dan aplikasi percakapan mengenai rekrutmen “Petugas Sensus Pertanian 2026”. Kabar tersebut dipastikan hoaks dan tidak memiliki kaitan dengan institusi pemerintah tersebut.

Dalam unggahan palsu itu, pelaku dengan sengaja mencatut nama Kementerian Pertanian serta foto Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Mereka menawarkan lowongan pekerjaan bagi lulusan SMA atau sederajat dengan iming-iming gaji mencapai Rp5 juta hingga Rp8 juta per bulan. Calon korban kemudian diarahkan untuk mengakses tautan pendaftaran tertentu yang mencurigakan.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian, Moch. Arief Cahyono, dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah membuka rekrutmen seperti yang disebutkan dalam informasi tersebut.

“Informasi mengenai rekrutmen Petugas Sensus Pertanian 2026 yang beredar tersebut dipastikan tidak benar atau hoaks. Kementerian Pertanian tidak pernah menerbitkan pengumuman tersebut dan tidak pernah bekerja sama dengan pihak mana pun untuk melakukan rekrutmen melalui tautan yang beredar,” ujar Arief di Jakarta, Rabu (17/6).

Masyarakat, menurut Arief, perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Ia menyoroti pola penipuan yang menawarkan pekerjaan dengan proses pendaftaran tidak jelas dan mengarahkan pelamar ke tautan di luar kanal resmi negara.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mengklik tautan tersebut, tidak memberikan data pribadi, serta tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Seluruh informasi resmi Kementerian Pertanian hanya disampaikan melalui website dan akun media sosial resmi Kementerian Pertanian,” tegasnya.

Di sisi lain, Arief menegaskan bahwa pelaksanaan sensus nasional merupakan kewenangan lembaga yang berwenang. Setiap informasi rekrutmen petugas sensus, lanjutnya, selalu diumumkan secara resmi melalui kanal pemerintah terkait. Beberapa lembaga pemeriksa fakta pun telah menyatakan bahwa narasi rekrutmen tersebut adalah informasi palsu dan berpotensi menjadi modus penipuan.

Penyebaran informasi palsu yang mencatut nama dan logo instansi pemerintah tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berpotensi dimanfaatkan untuk pencurian data pribadi maupun tindakan penipuan lainnya. Arief meminta publik untuk selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai atau menyebarluaskan informasi yang mengatasnamakan Kementan.

“Jangan mudah tergiur oleh janji gaji besar atau proses rekrutmen yang tidak jelas sumbernya,” katanya.

Kementerian Pertanian mengajak masyarakat untuk bersama-sama memerangi hoaks dengan meningkatkan literasi digital. Langkah ini dinilai penting agar setiap informasi yang diterima benar-benar berasal dari sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.