Perindo Sodorkan Risalah Kebijakan ke Pemerintah dan BI di Tengah Anjloknya IHSG dan Pelemahan Rupiah

Anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga menyentuh level 5.342, pelemahan nilai tukar rupiah, dan kenaikan harga kebutuhan pokok mendorong Partai Perindo untuk menyodorkan rekomendasi risalah kebijakan yang komprehensif kepada pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Langkah ini diambil sebagai bentuk kontribusi pemikiran konstruktif dan solutif di tengah situasi perekonomian nasional yang dinilai tengah berada dalam fase krusial.

Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menjelaskan bahwa bauran kebijakan yang agresif, cepat, dan terukur mutlak diperlukan untuk membentengi ekonomi domestik dari efek domino krisis keuangan serta ketidakpastian geopolitik global. Dokumen risalah kebijakan yang disusun partainya merangkum sejumlah poin aksi taktis yang dapat segera dieksekusi oleh para pengambil kebijakan.

“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan ritme biasa atau menggunakan instrumen kebijakan konvensional di tengah situasi triple shock seperti ini. Perindo mendorong adanya integrasi bauran kebijakan yang solid antara otoritas moneter dan fiskal. Di satu sisi, BI harus mengoptimalkan intervensi di pasar valas dan mengevaluasi pergerakan suku bunga acuan secara taktis demi mengerem volatilitas rupiah,” ujar pria yang akrab disapa Kang Ferry itu dalam keterangan tertulis, Minggu (14/6/2026).

Dalam policy brief tersebut, Perindo menekankan tiga pilar penyelamatan jangka pendek. Pilar pertama mendorong BI untuk mempertebal likuiditas di pasar spot maupun Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta menjaga stabilitas saham-saham perbankan berkapitalisasi besar yang sempat tertekan akibat aksi jual bersih modal asing.

Pilar kedua berfokus pada perlindungan sektor riil dan masyarakat rentan. Perindo mendesak Kementerian Keuangan untuk segera melakukan evaluasi dan mempercepat realokasi anggaran fiskal. Anggaran tersebut direkomendasikan untuk mempertebal bantalan jaring pengaman sosial bidang pangan guna meredam dampak lonjakan harga beras, minyak goreng, dan komoditas hortikultura di tingkat konsumen.

“Pilar ketiga adalah proteksi bagi dunia usaha domestik, khususnya industri padat karya yang tercekik biaya impor bahan baku. Kami menyodorkan opsi pemberian insentif atau relaksasi pajak sementara agar aktivitas produksi tidak lumpuh dan terhindar dari ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja massal,” kata dia.

Sementara itu, Kang Ferry mengingatkan bahwa kunci keberhasilan dalam melewati guncangan ekonomi ini terletak pada koordinasi yang terlembaga dengan baik di bawah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Menurutnya, ego sektoral antarlembaga harus dikesampingkan agar pesan dan kebijakan yang keluar ke publik bersifat satu suara dan menenangkan pasar.

“Ketika pasar keuangan bergejolak dan IHSG menyentuh level 5.342, sentimen psikologis memegang peranan hingga 70 persen. Pernyataan bersama yang solid, transparan, dan kompak dari Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan Ketua OJK sangat dinantikan untuk mengembalikan kepercayaan investor global maupun domestik bahwa fundamental ekonomi kita tetap kokoh,” ucapnya.

Partai Perindo menegaskan komitmennya untuk terus mengawal implementasi kebijakan ekonomi di masa transisi dan awal pemerintahan baru ini agar tetap berada pada jalur yang pro-rakyat dan pro-stabilitas. Kang Ferry berharap risalah kebijakan yang disodorkan ini dapat menjadi referensi strategis bagi pemerintah dalam mengambil keputusan cepat demi menyelamatkan daya beli masyarakat.

“Rekomendasi yang Perindo susun ini murni bersumber dari aspirasi pelaku usaha di akar rumput, kaum buruh, dan jeritan emak-emak di pasar tradisional. Kami berharap tim ekonomi pemerintah segera duduk bersama, mengambil langkah berani yang terintegrasi, dan bergerak cepat. Kecepatan kita mengeksekusi kebijakan hari ini akan menentukan seberapa tangguh bangsa ini keluar dari badai ekonomi global,” tuturnya.