Militer Israel Kepung Armada Bantuan ke Gaza, 9 WNI di Kapal Terancam

Militer Israel mengerahkan sejumlah kapal perang untuk mengepung armada bantuan kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2026 di Laut Mediterania yang sedang dalam pelayaran menuju Gaza, Palestina. Situasi tersebut mengancam keselamatan sembilan warga negara Indonesia yang berada di atas kapal, dengan satu di antaranya terdeteksi telah mengalami intersepsi.

Koordinator Dewan Pengarah Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), Maimon Herawati, mengungkapkan bahwa pihaknya telah meningkatkan status kewaspadaan sejak malam sebelumnya. “Jadi sebenarnya dari kemarin malam ini sudah mulai red alert. Maksudnya kami karena positif pada tingkat 1 ya. Sudah terdeteksi kapal-kapal dan drone sekitar Flotilla, Global Sumud Flotilla,” ujarnya melalui sambungan zoom dari Command Center di Turki, saat konferensi pers di Gedung Filantropi Dompet Dhuafa, Jakarta, Senin, 18 Mei 2026.

Puluhan kapal kemanusiaan yang membawa relawan dari berbagai negara itu tengah berlayar membawa bantuan logistik darurat. Namun, Media Crisis Center GPCI di Jakarta mengonfirmasi bahwa pergerakan armada mulai dihambat oleh militer Israel. Status beberapa kapal yang membawa delegasi Indonesia bahkan dinyatakan darurat dan masuk dalam kategori dicurigai telah dibajak. Kapal Joseph dan Kapal Borat menjadi dua armada yang terdeteksi kuat telah mengalami intersepsi di tengah laut internasional.

Maimon menegaskan bahwa misi tersebut murni kemanusiaan dan tidak membawa muatan lain. “Kami tidak membawa senjata, yang kami bawa adalah susu bayi dan obat-obatan. Ini adalah amanah konstitusi yang sebenarnya, sembilan warga negara Indonesia mewakili 284 juta warga negara Indonesia dalam melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar kita,” tegasnya.

Sejumlah lembaga kemanusiaan asal Indonesia tergabung dalam misi GPCI, di antaranya Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, Spirit of Aqsa, dan SMART 171. Selain relawan, misi ini juga diikuti oleh tokoh hukum seperti Ferry Amsari dan Prof. Heru Susetyo, serta sejumlah jurnalis nasional.

Sementara itu, anggota Dewan Pengarah GPCI, Ahmad Juwaini, menyatakan bahwa pihaknya segera berkoordinasi dengan tim KBRI dan KJRI di sejumlah negara yang menjadi jalur diplomasi utama, yakni Yordania, Mesir, dan Turki. “GPCI juga meminta Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri untuk mengupayakan jaminan perlindungan dan keselamatan,” ujar Juwaini.

Sebagai langkah antisipasi terhadap situasi darurat di laut, GPCI telah menyiapkan langkah kontingensi untuk menyelamatkan para delegasi. Mereka mendesak Kementerian Luar Negeri RI segera bergerak melakukan tindakan penyelamatan diplomatik yang maksimal. GPCI juga menegaskan komitmennya untuk memberikan pendampingan penuh kepada keluarga delegasi yang terdampak di Indonesia, mencakup dukungan komunikasi, pembaruan informasi secara berkala, hingga layanan psikologis. Keselamatan delegasi Indonesia menjadi prioritas utama dalam situasi yang terus berkembang ini.