WMPP Gelar Rights Issue untuk Perbaiki Struktur Utang Rp4,04 Triliun

Perusahaan peternakan PT Widodo Makmur Perkasa Tbk (WMPP) punya rencana besar. Mereka akan menggelar rights issue, atau Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD). Langkah korporasi ini bukan tanpa alasan. Neraca perusahaan butuh perbaikan serius, terutama untuk menekan beban utang yang membelit.

Bayangkan saja, hingga akhir 2025 lalu, liabilitas WMPP membengkak sampai Rp4,04 triliun. Sementara itu, ekuitasnya cuma segelintir, Rp255 miliar. Jaraknya sangat jauh. Nah, rights issue inilah yang diharapkan bisa menjadi solusi.

Manajemen WMPP lewat keterbukaan informasi, Selasa (14/4/2026), menjelaskan rencana mereka secara rinci.

"Sehubungan dengan PMHMETD, perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 8,5 miliar saham baru yang berasal dari portepel perseroan dengan nominal Rp20,"

Angka penerbitan saham baru itu cukup signifikan, mencapai sekitar 29 persen dari total saham beredar saat ini yang berjumlah 29,4 miliar lembar. Artinya, kepemilikan bakal berubah.

Lalu, kemana larinya dana segar yang dihimpun nanti? Sebagian besar akan dipakai untuk konversi hak tagih. Ini melibatkan pemegang saham dan juga pemegang Medium Term Notes (MTN) perusahaan. Sisa dananya akan dialokasikan untuk menopang modal kerja.

Dengan skema ini, harapannya jelas: struktur keuangan perusahaan bisa lebih sehat. Kalau pemegang saham dan pemegang MTN ikut serta, rasio utang bakal turun. Alhasil, struktur modal punya peluang membaik.

Namun begitu, manajemen tentu berharap partisipasi aktif dari para pemegang saham lama. Ada konsekuensi kalau mereka memilih tidak ambil bagian.

"Dalam hal pemegang saham tidak melaksanakan HMETD yang akan diperoleh, maka persentase kepemilikan sahamnya terhadap saham-saham perseroan akan terdilusi,"

Singkatnya, kepemilikannya bakal tergerus. Untuk membahas dan menyetujui rencana ini, perusahaan telah menjadwalkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 21 Mei 2026 mendatang.

Soal kepemilikan saham, hingga akhir Februari 2026, Tumiyana masih memegang kendali sebagai pemegang saham pengendali dengan porsi 66,95 persen. Posisi berikutnya diisi Red Dragon Capital Ltd (6,5 persen) dan Koperasi Konsumen Karyawan Mandiri Widodo Makmur (6,15 persen).

Di sisi lain, kepemilikan publik tercatat sebesar 20,42 persen, atau setara 6,01 miliar saham. Di dalam kelompok ini, terdapat beberapa nama seperti PT Pendanaan Efek Indonesia, pemerintah Norwegia, dan Afandi Tjandra.