Prabowo Beri Tenggat Satu Minggu untuk Cabut Izin Tambang Ilegal

Di Istana Negara, Rabu lalu, Presiden Prabowo Subianto memberikan perintah tegas. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diminta segera mengevaluasi dan menindak tegas praktik tambang ilegal di Indonesia. Arahan ini disampaikan langsung dalam Taklimat Presiden kepada para menteri dan pejabat tinggi negara.

Menurut sejumlah saksi, Prabowo mengaku telah menerima laporan soal ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah yang beroperasi di kawasan hutan lindung. Dia tak tinggal diam. Data itu kemudian diverifikasi ke Kementerian Kehutanan, dan temuannya makin memperkuat: banyak dari tambang itu bahkan tak punya izin untuk menebang kayu sekalipun.

"Segera evaluasi. Kalau nggak jelas, cabut semua itu," tegas Prabowo dengan nada keras.

Dia menambahkan, pemerintah sudah kehabisan waktu untuk bersikap lunak. "Kita sudah nggak ada waktu untuk terlalu kasihan. Nggak ada kasihan sekarang. Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat," ucapnya.

Pesan itu jelas: kepentingan pribadi atau kelompok mana pun tak boleh jadi penghalang. Prabowo bahkan menyebut secara gamblang. "Kepentingan kawan, kepentingan konco, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok nomor berapa?" tanyanya retoris. Dia mendesak agar evaluasi dilakukan secepat mungkin.

Di sisi lain, dalam forum itu pula Prabowo langsung menanyai Bahlil soal tenggat waktu. Sang Menteri menjawab butuh dua minggu. Namun, bagi Prabowo, waktu itu terasa terlalu lama.

"Evaluasi segera. Berapa hari laporan kembali ke saya? Dua minggu? Enak aja dua minggu," sahutnya tak sepakat.

Dia kemudian mematok deadline yang lebih singkat. "Satu minggu kita cabut semua IUP, prinsip-prinsip yang nggak beres," perintahnya tanpa basa-basi.

Inti dari semua ini, seperti ditegaskan Prabowo, adalah mengembalikan kedaulatan. Pencabutan izin tambang bermasalah bertujuan memastikan pengelolaan sumber daya alam benar-benar untuk negara dan rakyat. "Harus di tangan negara. Dan kita bisa nanti memperkuat institusi-institusi kita," tambahnya menutup pernyataan.

Suasana di ruang taklimat itu digambarkan serius. Perintah presiden kali ini terdengar lugas dan penuh desakan, mencerminkan urgensi persoalan yang dihadapi.