Insentif Impor Mobil Listrik Berakhir, Pemerintah Yakin Investasi Tak Lari

Di sisi lain, Rachmat melihat kondisi pasar sudah jauh berbeda. Pertumbuhan kendaraan listrik murni atau BEV di dalam negeri dinilainya mulai menunjukkan tren positif. Karena itu, stimulus instan lewat impor CBU dianggap tak lagi diperlukan.

“Melihat growth-nya semakin eksponensial. Jadi bukan lagi eksotis atau niche, tetapi sudah masuk ke industri,” terangnya. “Berbagai negara besar, terutama China itu 50 persen bahkan sudah BEV dan PHEV.”

Dampak dari Perpres terbaru pun disebutnya sudah kelihatan. Populasi BEV yang awalnya cuma sekitar 17 ribu unit sepanjang 2023, melonjak drastis menjadi 103 ribu unit hingga akhir 2025. Ini angka yang cukup mencengangkan.

Rachmat juga menegaskan, insentif dari pemerintah sebenarnya masih banyak. “Iya, karena sebenarnya pemerintah itu sudah cukup banyak memberikan insentif,” katanya.

“Ada Bea Balik Nama 0 persen sudah sejak 2022 hingga kini masih berlaku, kemudian PPnBM hingga pajak barang mewah juga 0 persen, harusnya kan kena 15 persen. Lalu pajak kendaraan bermotor atau PKB juga masih 0 persen. Ini juga sudah ada sejak dahulu dan masih diterapkan hingga sekarang. Jadi memang sudah cukup banyak (insentif),” pungkasnya.

Yang menarik, komitmen investasi para pabrikan justru meningkat dalam tiga tahun terakhir. Awalnya cuma dua merek di 2023, sekarang sudah membengkak jadi puluhan. Mereka menjalankan berbagai skema untuk memenuhi komitmennya.

Daftar mereknya panjang, mulai dari Wuling, Hyundai, Chery, sampai yang terbaru seperti Changan. Ada juga GAC, GWM, MG, VinFast, bahkan merek-merek Eropa semacam Volkswagen dan Citroen ikut meramaikan. Semuanya berinvestasi, menandakan pasar otomotif listrik Indonesia masih dianggap menjanjikan.