DPRD DKI Dukung Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu oleh TransJakarta, dengan Sejumlah Catatan

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, menyambut baik rencana pemprov untuk mengalihkan pengelolaan transportasi ke Kepulauan Seribu dari Dinas Perhubungan ke TransJakarta. Namun, ia menekankan perlunya kajian mendalam sebelum langkah itu direalisasikan.

"Saya apresiasi dengan langkah gubernur terkait nantinya ada satu hal yang memang terpusat melalui BUMD, tapi tentu itu butuh kajian khusus," ujarnya kepada wartawan, Selasa (11/8/2026).

Nova meminta Pemprov DKI dan TransJakarta menelaah aturan public service obligation (PSO) atau subsidi untuk layanan kapal. Selain itu, peraturan daerah yang mengatur TransJakarta juga perlu disesuaikan, mengingat selama ini TransJakarta hanya mengelola bus rapid transit (BRT) dan non-BRT.

"Yang paling penting lagi terkait dengan pengelolaan dermaga nantinya, dermaga kan perlu dilihat lagi ini apakah dishub yang mengelola atau TransJakarta sekaligus," kata Nova.

Ia juga menyoroti keterbatasan jumlah armada kapal yang tidak sebanding dengan tingginya minat warga bepergian ke Kepulauan Seribu. Karena itu, Nova berencana memanggil Dishub DKI dan TransJakarta untuk membahas kesiapan operasional.

"Ke depan tentu kita harus panggil dishub sama TransJakarta untuk kesiapan hal ini," ujarnya.

Anggota Komisi B DPRD DKI lainnya, Taufik Zoelkifli, sependapat dengan Nova. Ia menilai selama ini pelayanan transportasi di Kepulauan Seribu jauh tertinggal dibandingkan di daratan Jakarta, padahal keduanya merupakan bagian dari ibu kota.

"Jadi timpang sekali pelayanan transportasi di daratan Jakarta dengan di Kepulauan Seribu, padahal itu milik Jakarta juga," kata Taufik.

Meski mendukung, Taufik menyampaikan sejumlah catatan kritis. Pertama, tarif kapal menuju Pulau Seribu dinilainya masih terlalu mahal, berkisar Rp40 ribu hingga Rp70 ribu. Menurutnya, warga Kepulauan Seribu yang bekerja bolak-balik ke daratan akan terbebani. "Saya kira tetap harus ada subsidi, ada PSO untuk kapal yang menghubungkan daratan Jakarta dengan Kepulauan Seribu," tegasnya.

Kedua, ia menyoroti keselamatan penumpang dan kualitas armada kapal. Taufik menilai kapal-kapal yang dikelola Dishub DKI belum memadai, bahkan mudah berhenti beroperasi saat cuaca mendung. Ketiga, ia meminta kepastian jadwal dan kapasitas kapal. Keempat, layanan transportasi Kepulauan Seribu harus terintegrasi dengan moda transportasi darat, seperti bus TransJakarta, LRT, MRT, maupun mikrotrans.

"Jadi bisa diintegrasikan tiket dari kapal TransJakarta dengan tiket bus TransJakarta di darat atau bahkan dengan LRT/MRT, dan mikrotrans, Jaklinko," imbuhnya.